Pemprov NTB Melebarkan Kerja Sama dan Kembangkan Energi Terbarukan

Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Khalik bersama delegasi Indonesia, Madagaskar, Nepal, Kenya, dan Jerman saat kegiatan forum internasional kerja sama energi terbarukan di Hotel Prime Park. (Sumber Foto: NET)

MATARAM - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan kepercayaan sebagai tuan rumah dalam ajang forum internasional terkait kerja sama energi terbarukan. 

Pertemuan tersebut mempertemukan perwakilan delegasi dari Indonesia, Madagaskar, Nepal, Kenya, serta Jerman di Hotel Prime Park, Mataram, pada Selasa (19/5). 

Forum ini turut dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari perwakilan Kementerian ESDM RI, Pemerintah Republik Federal Jerman dan GIZ, Kementerian Luar Negeri RI, Bappenas, kalangan akademisi, hingga para pelaku industri energi terbarukan.

Baca Juga

Strategi Perluasan TOWR: Fokus ke Pusat Data dan Energi Terbarukan

Pertemuan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular ini difokuskan pada pembahasan penguatan kolaborasi dalam transisi menuju energi bersih yang berkeadilan. 

Fokus utamanya ditujukan bagi negara-negara berkembang serta wilayah kepulauan yang kini tengah menghadapi tantangan terkait akses energi maupun perubahan iklim.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Ahsanul Khalik, menyampaikan apresiasi atas ditunjuknya NTB sebagai tuan rumah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh masyarakat NTB, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh delegasi di Pulau Lombok, daerah yang terus tumbuh menjadi wilayah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Aka, sapaan akrab Ahsanul Khalik.

Dalam sambutan tersebut, Gubernur Miq Iqbal menegaskan bahwa di tengah kompleksitas tantangan perubahan iklim, ketahanan energi, dan tekanan ekonomi dunia, transisi menuju energi bersih telah menjadi kebutuhan global. 

Namun, transisi ini tidak boleh sekadar berorientasi pada pembangunan teknologi dan investasi saja, melainkan harus memastikan kelompok masyarakat kecil, kawasan terpencil, dan kelompok rentan memperoleh akses energi yang adil.

“Transisi energi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan bersama. Namun prosesnya harus dijalankan secara adil dan inklusif agar tidak meninggalkan masyarakat kecil maupun kawasan terpencil,” katanya.

Aka menjelaskan bahwa NTB memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, mulai dari energi surya, panas bumi, bioenergi, mikrohidro, hingga energi kelautan. Kondisi geografis NTB yang terdiri dari berbagai wilayah kepulauan membuat pengembangan energi berbasis komunitas menjadi sangat relevan.

“Kami percaya energi bukan hanya soal listrik dan infrastruktur. Tetapi juga berkaitan dengan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, dan masa depan generasi mendatang,” katanya.

Pemerintah Provinsi NTB berharap forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat solidaritas dalam menghadapi tantangan geopolitik dan krisis iklim.

“Tidak ada satu negara pun yang mampu menghadapi tantangan perubahan iklim dan transisi energi sendirian. Dibutuhkan kemitraan global yang dibangun atas dasar kolaborasi dan saling menguatkan,” ujarnya.

Pemprov NTB kini terbuka untuk memperluas kerja sama internasional dalam investasi hijau serta pemberdayaan masyarakat berbasis energi bersih. 

Terkait Super Grid berbasis EBT, Pemprov NTB sebelumnya telah mengkaji kemitraan tiga provinsi (Bali, NTB, NTT) untuk jaringan listrik terintegrasi. 

Sekretaris Dinas ESDM NTB, Niken Arumdati, menambahkan bahwa NTB menargetkan percepatan infrastruktur EBT demi mendorong kemandirian energi dan memperkuat posisi sebagai pusat energi hijau di Indonesia tengah.