Bima Arya Dorong Daerah Maksimalkan Pangan dan Transisi Energi Hijau

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. (Sumber Foto:NET)

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan imbauan kepada seluruh kepala daerah agar mulai meninggalkan kebiasaan rapat yang hanya bersifat seremonial. 

Ia pun mengharapkan agar pemerintah daerah mulai memfokuskan pada eksekusi program lintas sektor secara langsung.

Menurut pandangannya, upaya progresif tersebut sangat diperlukan guna menjawab berbagai tantangan nyata, seperti masalah transisi energi dan ketahanan pangan, secara terukur serta cepat. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam agenda Rapat Kerja Gubernur (Rekergub) Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah, hari ini.

Baca Juga

Kebijakan Cofiring Biomassa DitaksirHanya Perpanjang Umur PLTU

"Forum-forum komunikasi kepala daerah sejak dulu sering kali hanya sebatas administratif dan seremonial yang tidak jalan, padahal saat ini kami butuh pendekatan sektoral yang progresif, langsung per-isu konkret, dan memiliki pembiayaan yang jelas," kata Bima dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2026).

Ia menandaskan bahwa tantangan yang saat ini dihadapi oleh pimpinan daerah menjadi semakin rumit di tengah kondisi ketidakpastian global.

Apalagi, daerah juga memperoleh mandat untuk mengawal sejumlah Program Strategis Nasional, termasuk di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Kondisi tersebut dinilai kian menantang, terutama karena saat ini Indonesia sedang berupaya mengoptimalkan bonus demografi guna melepaskan diri dari jebakan negara berpendapatan menengah demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Oleh sebab itu, Bima mendorong para kepala daerah untuk menanggalkan ego sektoral yang selama ini dinilai menghambat kolaborasi antarwilayah, khususnya pada aspek distribusi pasokan pangan. 

Ia menekankan pentingnya penguasaan big data yang akurat dan real-time supaya daerah yang memiliki surplus komoditas dapat menyokong wilayah lain yang sedang kekurangan.

"Nah, ini masih menjadi tantangan kami membangun data yang real-time untuk Bapak-Ibu membuat keputusan mengambil kerja sama yang efektif. 

Daerah-daerah mana yang suplainya berlebih, daerah mana yang membutuhkan, kemudian apa saja yang bisa dikerjasamakan," jelasnya.

Selain permasalahan pangan, Bima memberikan perhatian pada krusialnya akselerasi transisi energi, terutama terkait pengembangan ekosistem kendaraan listrik. 

Ia meminta agar seluruh pimpinan daerah memiliki kesamaan persepsi terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) tertanggal 22 April 2026 yang memuat aturan pembebasan penuh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) khusus untuk kendaraan listrik.

Menurutnya, meski kebijakan itu berpeluang mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka pendek, manfaat yang akan diperoleh dalam jangka panjang jauh lebih besar. 

Hal itu mencakup efisiensi operasional, perbaikan kualitas udara, hingga terbukanya lapangan kerja baru pada sektor energi hijau.

Bima juga memacu para kepala daerah untuk terus menciptakan inovasi dalam mengeksplorasi potensi di wilayah masing-masing demi menyokong pertumbuhan ekonomi. 

Ia menegaskan bahwa kenaikan PAD tidak seharusnya selalu didapatkan melalui peningkatan beban pajak, namun dapat dicapai lewat kreativitas serta optimalisasi keunggulan lokal.

"Banyak daerah yang sangat kreatif. Mereka bisa meningkatkan PAD dengan cara-cara yang sebetulnya biasa-biasa saja tapi ternyata dampaknya dahsyat. Ini kepala daerah yang kreatif, nggak hanya menaikkan pajak," pungkasnya.