Dukung IKN, Daerah Penyangga Diminta Percepat Energi Bersih
SAMARINDA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menempatkan Kalimantan Timur di garda terdepan transisi energi nasional. Namun, perubahan menuju energi bersih dinilai tidak cukup hanya terjadi di kawasan inti ibu kota baru.
Kabupaten dan kota di sekitarnya juga dituntut bergerak lebih gesit agar ekosistem pembangunan hijau benar-benar terwujud secara menyeluruh.
Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau (YMH), Dicky Edwin Hiendarto, mengatakan Kalimantan Timur memiliki modal besar untuk menjadi teladan pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.
Selain didukung pembangunan IKN yang mengusung konsep kota rendah emisi, provinsi ini juga memiliki potensi tenaga surya, biomassa, hingga pengelolaan sampah yang dapat dikembangkan menjadi sumber energi.
"Kalau melihat potensinya, Kalimantan Timur seharusnya bisa bergerak lebih cepat. Kehadiran IKN mestinya menjadi pendorong agar daerah-daerah lain juga ikut mempercepat implementasi energi terbarukan," kata Dicky, Kamis (2/6/2026).
Menurutnya, pembangunan IKN telah memberikan arah yang jelas terhadap penggunaan energi bersih. Namun, keberhasilan transformasi tersebut tidak hanya diukur dari apa yang dibangun di kawasan ibu kota, melainkan juga dari kesiapan daerah penyangga menerapkan kebijakan serupa dalam skala yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Dicky menilai Balikpapan menjadi salah satu contoh pemerintah daerah yang mulai membangun fondasi transisi energi.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah kota telah memulai pemanfaatan panel surya di sejumlah fasilitas publik serta mengembangkan berbagai inisiatif pengelolaan lingkungan yang mendukung pengurangan emisi karbon.
"Yang penting bukan harus langsung besar, tetapi ada implementasi yang berjalan dan ada perencanaan yang berkelanjutan. Itu yang menurut saya sudah mulai terlihat di Balikpapan," ujarnya.
Ia juga menyoroti berbagai gerakan lingkungan yang berkembang di Kalimantan Timur, mulai dari rehabilitasi mangrove, pemilahan sampah, hingga rencana pemanfaatan sampah sebagai sumber energi.
Menurutnya, inisiatif seperti ini perlu lebih banyak mendapat perhatian karena menjadi bagian dari upaya menekan emisi sekaligus membangun budaya pembangunan yang ramah lingkungan.
Bagi Dicky, transisi energi tidak hanya identik dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau teknologi berbiaya besar. Langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten oleh pemerintah daerah dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem energi bersih di masa depan.
Ia berharap praktik-praktik baik yang telah muncul di sejumlah daerah dapat diperluas melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan media.
Dengan demikian, keberadaan IKN tidak hanya menjadi simbol pembangunan hijau, tetapi juga mampu mendorong perubahan di seluruh Kalimantan Timur.
Secara nasional, konsep tersebut sejalan dengan arah pembangunan IKN yang mengembangkan sistem kelistrikan berbasis energi baru terbarukan, termasuk pengoperasian PLTS berkapasitas 50 MW sebagai bagian dari target kota rendah emisi.
Tantangan berikutnya, menurut Dicky, adalah memastikan semangat transisi energi itu tidak berhenti di kawasan ibu kota, tetapi menjadi gerakan bersama di seluruh Kalimantan Timur sehingga manfaat pembangunan hijau dapat dirasakan lebih luas.
