Listrik Nasional Masih Rapuh, Perlu Paradigma Baru Transisi Energi
JAKARTA - Pemadaman listrik yang terjadi di Sumatera pada akhir Mei dan di sistem Jawa-Bali pada Juni menjadi pengingat bahwa sistem ketenagalistrikan Indonesia masih rentan terhadap gangguan.
Hal ini disampaikan Direktur Riset dan Inovasi IESR, Dr. Raditya Yudha Wiranegara, dalam Media Briefing yang diadakan oleh LaporIklim pada Kamis (25/6).
Menurut Raditya, persoalan utama dalam sistem kelistrikan Indonesia tidak bisa hanya dijawab dengan menambah pembangkit.
Selama ini, perencanaan ketenagalistrikan seperti RUPTL PLN maupun kebijakan sektor energi masih banyak menitikberatkan pada penambahan kapasitas pembangkit.
Namun, rangkaian gangguan listrik dalam dua bulan terakhir menunjukkan bahwa sistem kelistrikan Indonesia juga perlu diperkuat dari sisi jaringan, fleksibilitas operasi, dan ketahanan terhadap gangguan.
“Ternyata menambah pembangkit tidak cukup. Selama ini perencanaan yang dibuat oleh PLN maupun ESDM banyak dititikberatkan pada penambahan pembangkit. Namun, dari tiga kejadian yang kami alami dalam dua bulan terakhir, terlihat bahwa sistem ketenagalistrikan kami sangat rentan terhadap disrupsi,” kata Raditya.
Raditya menilai, pemerintah memang telah menunjukkan keseriusan untuk mendorong transisi menuju energi terbarukan. Namun, peningkatan bauran energi terbarukan harus diikuti dengan kesiapan infrastruktur kelistrikan.
Tanpa jaringan yang kuat, sistem yang fleksibel, dan perencanaan yang lebih adaptif, masuknya energi terbarukan dalam jumlah besar justru akan menghadapi tantangan dalam pengoperasian sistem.
Lebih lanjut, Raditya menjelaskan perkembangan bauran energi terbarukan variabel dalam perencanaan sistem kelistrikan 2030 hingga 2060.
Ia menekankan bahwa seiring bertambahnya porsi energi terbarukan, sistem kelistrikan harus dioperasikan secara lebih cermat, cepat, dan fleksibel.
Paradigma operasi sistem kelistrikan perlu berubah dari yang sebelumnya sangat bergantung pada pembangkit beban dasar seperti PLTU, PLTG, dan PLTGU menjadi sistem yang lebih fleksibel.
Selain itu, Raditya menyoroti ketidaksesuaian antara lokasi potensi energi terbarukan dan pusat konsumsi listrik yang masih terpusat di Jawa.
Ia menekankan perlunya pembangunan jaringan transmisi yang memadai. Kondisi ini semakin kompleks dengan risiko perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem. Di sisi lain, sistem energi Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil yang mendominasi sekitar 85 persen bauran energi.
“Rantai pasok energi fosil juga lebih panjang dan kompleks dibandingkan energi terbarukan. Dalam kasus batu bara, misalnya, sumber batu bara banyak berada di Kalimantan dan Sumatera, sementara banyak PLTU berada di Jawa.
Artinya, agar listrik di Jawa dan wilayah lain dapat menyala, batu bara harus dikirim melalui kapal atau kereta, melewati proses logistik yang panjang, serta dipengaruhi oleh dinamika regulasi seperti Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO),” papar Raditya.
Raditya menekankan perlunya paradigma baru dalam pengelolaan sistem energi. Indonesia harus mulai mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan memodernisasi jaringan, memperkuat perencanaan dan pendanaan transmisi, serta menyertakan indikator ketahanan sistem dalam KPI ketenagalistrikan nasional.
Transisi energi bukan sekadar menambah pembangkit, melainkan harus disertai penguatan transmisi, distribusi, serta fleksibilitas sistem agar tidak tetap rentan.
