Pemerataan Pendidikan, Tiga Sekolah Rakyat di Wilayah 3T Kepri Beroperasi

Pemerataan Pendidikan, Tiga Sekolah Rakyat di Wilayah 3T Kepri Beroperasi

JAKARTA - Upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terus menunjukkan perkembangan.

Di Kepulauan Riau (Kepri), langkah konkret tersebut mulai terlihat dengan beroperasinya sejumlah Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan pemerataan pendidikan hingga ke wilayah terluar Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa hingga tahun ini, sudah ada tiga Sekolah Rakyat yang beroperasi di wilayah 3T Kepri. Keberadaan sekolah-sekolah tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan sektor pendidikan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah dengan tantangan geografis yang tinggi.

Baca Juga

Wamenaker Afriansyah Noor Raih Gelar AFEO Honorary Fellow Bergengsi

Tiga Sekolah Rakyat Aktif di Anambas, Natuna, dan Tanjungpinang

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa tiga Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di Kepulauan Riau masing-masing berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Kota Tanjungpinang. Ketiga wilayah tersebut termasuk dalam kategori 3T yang membutuhkan perhatian khusus dalam penyediaan layanan pendidikan.

“Kepri tahun ini sudah ada tiga (Sekolah Rakyat) yang beroperasi. Untuk lainnya sedang proses, tapi ke depannya akan ada,” kata Mensos Saifullah Yusuf.

Ia menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat di daerah-daerah tersebut merupakan langkah awal, sekaligus bagian dari rencana jangka panjang pemerintah. Program ini tidak berhenti pada tiga lokasi saja, melainkan akan terus diperluas sesuai kesiapan daerah dan dukungan infrastruktur yang tersedia.

Program Prioritas Nasional Arahan Presiden

Sekolah Rakyat merupakan program prioritas nasional yang dijalankan atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menargetkan agar setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki setidaknya satu Sekolah Rakyat sebagai sarana pendidikan alternatif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Mensos menjelaskan bahwa fokus utama program ini adalah memperluas akses pendidikan yang merata, terutama di wilayah dengan keterbatasan fasilitas dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Kehadiran Sekolah Rakyat di daerah 3T menjadi bukti bahwa program tersebut benar-benar menyasar wilayah yang selama ini menghadapi tantangan besar dalam sektor pendidikan.

“Untuk daerah 3T buktinya di Anambas ada, di Natuna ada. Daerah lain seperti Maluku dan Sidrap Sulawesi Selatan, Papua juga ada tiga. Jadi dari Sabang sampai Merauke Insya Allah ada,” ujar Saifullah Yusuf.

Kapasitas Sekolah Disesuaikan Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaannya, kapasitas peserta didik di setiap Sekolah Rakyat tidak diseragamkan. Menurut Mensos, jumlah siswa yang dapat ditampung disesuaikan dengan ketersediaan gedung, ruang belajar, serta sarana dan prasarana pendukung di masing-masing lokasi.

Jumlah siswa di Sekolah Rakyat bervariasi, mulai dari sekitar 50 hingga 200 anak per sekolah. Penyesuaian ini dilakukan agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal dan sesuai dengan kondisi lapangan, terutama di wilayah 3T yang memiliki keterbatasan infrastruktur.

Pendekatan ini juga bertujuan untuk menjaga kualitas pendidikan, sehingga siswa tidak hanya mendapatkan akses belajar, tetapi juga lingkungan yang layak dan kondusif untuk tumbuh dan berkembang.

Rekrutmen Guru Melalui Seleksi Ketat

Selain sarana fisik, kualitas tenaga pendidik menjadi perhatian utama dalam Program Sekolah Rakyat. Mensos menegaskan bahwa tenaga pendidik yang mengajar di Sekolah Rakyat direkrut melalui proses seleksi yang ketat dan dilakukan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Yang bisa ikut seleksi (guru Sekolah Rakyat) adalah mereka yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG),” kata Saifullah Yusuf.

Dengan persyaratan tersebut, pemerintah memastikan bahwa guru yang mengajar di Sekolah Rakyat memiliki kompetensi profesional yang memadai. Hal ini penting untuk menjamin mutu pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus mencegah kesenjangan kualitas pembelajaran antara daerah 3T dan wilayah lainnya.

Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Kelancaran Program

Mensos menekankan bahwa keberhasilan Program Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada Kementerian Sosial semata. Untuk mendukung operasional sekolah, Kemensos berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan pemerintah daerah.

Pembentukan tim besar lintas sektor menjadi kunci utama kelancaran program, mencakup aspek infrastruktur, transportasi, hingga layanan pendukung lainnya. Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta pemerintah daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota turut terlibat dalam pelaksanaan program ini.

“Ini bukan hanya kerja Kementerian Sosial. Ada Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, gubernur, bupati, wali kota, semuanya terlibat dalam satu tim besar,” ujar Saifullah Yusuf.

Dengan kolaborasi tersebut, Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat berjalan berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak anak di wilayah 3T. Pemerintah optimistis, langkah ini akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seluruh Indonesia.