DKI Jakarta Perluas Program Sekolah Swasta Gratis, Kini Menjangkau 100 Sekolah

DKI Jakarta Perluas Program Sekolah Swasta Gratis, Kini Menjangkau 100 Sekolah

JAKARTA - Upaya memperluas akses pendidikan terus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui program sekolah swasta gratis.

Program ini menjadi salah satu solusi untuk menjawab keterbatasan daya tampung sekolah negeri, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya. Tahun ini, Pemprov DKI memastikan jumlah sekolah swasta yang masuk dalam program tersebut justru bertambah, meskipun di tengah keterbatasan anggaran.

Kepastian itu disampaikan langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania. Ia menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap pendidikan gratis tetap terjaga, bahkan mengalami perluasan dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga

Wamenaker Afriansyah Noor Raih Gelar AFEO Honorary Fellow Bergengsi

Jumlah Sekolah Gratis Bertambah di Tahun 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan menambah jumlah sekolah swasta yang digratiskan pada tahun 2026. Dari sebelumnya 40 sekolah dalam tahap uji coba, kini program tersebut diperluas menjadi 100 sekolah swasta.

“Terkait dengan sekolah gratis, kita bertambah dari 40 sekolah menjadi 100 sekolah di 2026,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania di Balai Kota, Rabu.

Ia menegaskan bahwa jumlah sekolah swasta gratis tidak berkurang, melainkan bertambah secara signifikan. Bahkan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menambah jumlah sekolah gratis tersebut setiap tahun, selama kondisi keuangan daerah memungkinkan.

“Dan setiap tahun akan kami upayakan untuk bertambah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tantangan fiskal, Pemprov DKI tetap menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama.

Evaluasi Uji Coba Sekolah Swasta Gratis 2025

Sebelum melakukan perluasan, Pemprov DKI Jakarta telah lebih dulu menjalankan uji coba program sekolah swasta gratis pada tahun 2025. Uji coba tersebut melibatkan 40 sekolah swasta dengan total 4.932 siswa dari 142 rombongan belajar.

Program uji coba ini difokuskan pada siswa kelas awal atau angkatan baru, sehingga pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan sejak tahap awal pendidikan. Hasil uji coba tersebut menjadi dasar bagi Pemprov DKI untuk melanjutkan dan memperluas program di tahun berikutnya.

Meski jumlah sekolah yang digratiskan bertambah, Atika mengakui bahwa target awal perluasan program sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan rencana yang kini ditetapkan.

Target Dikurangi Akibat Penyesuaian Anggaran

Pada awal perencanaan, Pemprov DKI Jakarta sempat menargetkan program sekolah swasta gratis dapat menjangkau hingga 258 sekolah. Target tersebut bahkan telah dibahas pada Agustus 2025. Namun, dalam perjalanannya, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian akibat keterbatasan anggaran.

Penurunan target ini disebabkan adanya pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, khususnya dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun. Dampak dari pemangkasan tersebut cukup signifikan terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Awalnya, APBD DKI Jakarta tahun 2026 direncanakan mencapai sekitar Rp95 triliun. Namun, setelah adanya pengurangan dana transfer, APBD DKI Jakarta akhirnya ditetapkan hanya sebesar Rp81,3 triliun.

Akibat kondisi tersebut, Pemprov DKI harus melakukan rasionalisasi atau penyesuaian anggaran pada sejumlah program, termasuk program sekolah swasta gratis.

“Bahwa betul memang dari rencana 250-an sekolah gratis, karena ada pengurangan signifikan pada DBH, tentunya kita harus melakukan rasionalisasi dari jumlah,” katanya.

Menurut Atika, faktor utama pengurangan target tersebut memang berasal dari berkurangnya pendapatan daerah yang bersumber dari DBH.

Dorongan DPRD Agar Program Tetap Diperluas

Di tengah penyesuaian anggaran tersebut, DPRD DKI Jakarta tetap mendorong agar program sekolah swasta gratis tidak dikurangi. Bahkan, legislatif meminta agar jumlah sekolah yang masuk dalam program ini dapat ditingkatkan.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta mempertahankan bahkan menambah jumlah sekolah swasta yang diprioritaskan masuk dalam program sekolah gratis pada tahun depan.

DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan agar sekolah swasta gratis tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan jumlahnya melebihi target 105 sekolah pada 2026.

“Target 2026 yang dibahas di Komisi E adalah 258. Ternyata hanya disetujui 105,” kata Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Ramli Muhamad.

Ramli menilai kebijakan sekolah swasta gratis memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan berkualitas, terutama bagi anak-anak yang belum tertampung di sekolah negeri.

Pendidikan Gratis Dinilai Perlu Jadi Prioritas

Menurut DPRD DKI Jakarta, perluasan program sekolah swasta gratis harus menjadi salah satu prioritas utama dalam alokasi anggaran pendidikan ke depan. Ramli menekankan bahwa Dinas Pendidikan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perlu mencari sumber pendanaan tambahan agar target awal perluasan program dapat tercapai.

“DPRD Provinsi Jakarta meminta agar Dinas Pendidikan bersama TAPD mencari alokasi tambahan dana bagi perluasan program sekolah swasta dari 105 menjadi 258,” kata Ramli.

Ia menilai, program sekolah swasta gratis bukan sekadar kebijakan bantuan pendidikan, tetapi juga langkah strategis untuk menjamin pemerataan akses pendidikan di Jakarta. Dengan keterbatasan jumlah sekolah negeri, keberadaan sekolah swasta gratis menjadi solusi nyata bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Ke depan, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan mampu memperkuat program ini, baik dari sisi pendanaan maupun pelaksanaan. Dengan demikian, tujuan utama untuk memberikan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh warga Jakarta dapat terus diwujudkan, meskipun di tengah tantangan fiskal yang ada.