Rosan Ungkap Alasan Hilirisasi Mineral Minim Serap Tenaga Kerja

Rosan Ungkap Alasan Hilirisasi Mineral Minim Serap Tenaga Kerja

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menekankan bahwa proyek hilirisasi mineral, meski menyedot investasi besar, bersifat capital intensive sehingga tidak banyak menyerap pekerja. Contohnya, investasi nikel mencapai miliaran dolar AS, tetapi tenaga kerja yang terserap relatif sedikit.

Pemerintah Dorong Proyek Hilirisasi Padat Karya

Rosan menegaskan pentingnya mendorong proyek hilirisasi yang padat karya, meski nilainya lebih kecil dibanding proyek mineral, karena mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Baca Juga

Menteri PU Targetkan Perbaikan Jalan Nasional di Jatim Rampung H-10 Lebaran 2026

Contoh Hilirisasi Kelapa Serap Ribuan Pekerja

Investasi di hilirisasi kelapa sebesar US$100 juta telah menyerap 5.000 tenaga kerja pada fase pertama, dan diproyeksikan mencapai 10.000 pekerja saat seluruh fase rampung. Hal ini menunjukkan potensi besar sektor padat karya.

Rencana Hilirisasi Rumput Laut dan Sektor Pertanian

Selain kelapa, pemerintah mendorong investasi di sektor rumput laut. Indonesia menjadi penghasil nomor satu rumput laut tropis, dengan sebagian besar dikerjakan oleh petani lokal, sehingga menciptakan lapangan kerja.

Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Masih Rendah

Data BKPM menunjukkan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi semakin melemah. Pada semester I/2025, setiap tenaga kerja membutuhkan investasi Rp748 juta, naik dibanding Rp677 juta pada periode sama tahun sebelumnya.

Apindo Dorong Perluasan Insentif untuk Sektor Padat Karya

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menekankan pentingnya memperluas insentif fiskal dan moneter untuk sektor padat karya agar investasi dapat meningkatkan lapangan kerja, termasuk manufaktur, pertanian, konstruksi, perikanan, dan jasa.

Insentif Pemerintah untuk Tenaga Kerja Padat Karya

Pemerintah telah memberikan insentif, seperti PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk 552.000 pekerja di sektor pariwisata, serta cash for work untuk 609.465 orang di sektor terkait Kemenhub dan Kementerian PU. Namun, Apindo menilai perluasan insentif masih dibutuhkan.

Bauran Kebijakan Diperlukan untuk Dorong Serapan Kerja

Ajib Hamdani menekankan bahwa insentif tidak hanya bersifat fiskal, tetapi juga moneter, seperti tarif bunga khusus kompetitif, agar investasi sektor padat karya lebih efektif menyerap tenaga kerja.