JAKARTA - Turunnya harga baterai dan panel surya global mulai mengubah peta keekonomian transisi energi.
Meski demikian, murahnya teknologi dinilai belum cukup untuk mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia tanpa kepastian proyek dan eksekusi pengadaan yang konsisten.
Laporan terbaru Badan Energi Terbarukan Internasional atau International Renewable Energy Agency (IRENA) menyebutkan bahwa biaya energi berbasis tenaga surya dan angin yang dipadukan dengan teknologi baterai penyimpanan kini lebih murah dibandingkan energi fosil.
Dalam laporan bertajuk 24/7 Renewables: The Economics of Firm Solar and Wind, IRENA menyebutkan total biaya rata-rata per unit energi selama masa pakai atau firm levelised cost of electricity (Firm LCOE) untuk kombinasi energi surya dan baterai berkisar US54–US82 per megawatt-hour (MWh) di kawasan dengan sumber daya energi tinggi.
Sebagai perbandingan, biaya pembangkit batu bara di China berkisar US70–US85 per MWh, sementara biaya pembangkit gas baru secara global melampaui US$100 per MWh.
Penurunan biaya tersebut ditopang oleh turunnya harga panel surya, turbin angin, dan baterai secara bersamaan. Sejak 2010, biaya instalasi panel surya turun 87% dan angin darat 55%, sementara biaya penyimpanan baterai anjlok 93%.
IRENA memproyeksikan penurunan biaya lebih lanjut sekitar 30% pada 2030 dan sekitar 40% pada 2035, sehingga firm cost berpotensi turun di bawah US$50 per MWh di lokasi terbaik pada 2035.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyebut pihaknya akan mendukung penuh penggunaan PLTS dan Battery Energy Storage System (BESS) untuk mengakselerasi transisi energi.
"Kami support penuh PLTS dan BESS untuk membantu percepatan transisi, ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 10/2025 tentang pembangkit listrik tenaga hybrid," kata Eniya saat dihubungi, Selasa (19/5/2026).
Eniya Listiani Dewi juga mengatakan semua bentuk dari BESS akan digunakan pemerintah untuk mempercepat transisi energi, tidak hanya pada PLTS.
Pasal 2 ayat 2 huruf b dari Peraturan Menteri ESDM No. 10/2025 menyebut salah satu upaya transisi energi akan dilakukan melalui akselerasi pengurangan penggunaan BBM pada pembangkitan tenaga listrik.
Kemudian, pasal 4 beleid yang sama menjelaskan bahwa akselerasi pengurangan penggunaan BBM pada pembangkitan tenaga listrik salah satunya dilaksanakan melalui dedieselisasi.
"[Dedieselisasi] adalah program penggantian pembangkit listrik tenaga diesel dengan pembangkit energi terbarukan dan/atau hibrida pembangkit listrik tenaga diesel dengan pembangkit energi terbarukan untuk tetap menjaga kontinuitas dan kecukupan pasokan tenaga listrik sepanjang waktu," demikian kutipan peraturan tersebut.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 76% berasal dari energi terbarukan seperti surya, air, angin, panas bumi, serta didukung oleh sistem penyimpanan energi, termasuk BESS, serta pumped-storage hydropower.
Secara terperinci, target energi terbarukan dalam RUPTL tersebut mencakup 42,6 GW dari energi baru terbarukan (EBT), meliputi 17,1 GW tenaga surya, 11,7 GW air, 7,2 GW angin, dan 5,2 GW panas bumi.