JAKARTA - Indonesia didesak untuk mengakselerasi peralihan ke energi bersih pasca-terjadinya gejolak di Selat Hormuz akibat konflik Iran yang mengakibatkan lonjakan harga energi di tingkat global.
Tersendatnya jalur distribusi minyak dan gas bumi internasional tersebut dinilai menjadi sinyal peringatan bahwa keterikatan yang tinggi pada komoditas fosil impor menjadikan ketahanan energi nasional sangat rapuh terhadap dinamika geopolitik dunia.
Di tengah beban harga minyak dan LNG yang terus merangkak naik, akselerasi pemanfaatan energi terbarukan dinilai semakin krusial untuk memelihara stabilitas perekonomian dalam negeri sekaligus memperkokoh keamanan pasokan energi dalam jangka panjang.
Policy Strategist Cerah, M. Dwiki Mahendra, berpendapat bahwa kebijakan pemerintah yang saat ini menitikberatkan pada pembatasan konsumsi BBM serta pencarian sumber energi alternatif lain, termasuk menjajaki kerja sama dengan Rusia, masih berupa solusi jangka pendek.
Menurut pandangannya, Indonesia semestinya memanfaatkan momentum krisis ini sebagai batu loncatan guna mempercepat transformasi ke arah energi bersih.
“Seharusnya pendekatan kerja sama bilateral yang telah dilakukan dapat pula diterapkan lebih gencar oleh Pemerintah Indonesia dalam mendorong proses transisi ke energi terbarukan, terkhusus dalam situasi krisis saat ini. Melalui langkah tersebut, percepatan energi terbarukan, kendaraan listrik, PLTS atap, serta elektrifikasi rumah tangga dipandang sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor yang harganya sangat fluktuatif,” kata Dwiki dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Berdasarkan penjelasan Dwiki, kemitraan internasional yang dibangun oleh Indonesia idealnya tidak sebatas mengamankan pasokan energi, melainkan juga difokuskan pada transfer teknologi energi bersih, akses pendanaan dengan bunga rendah, serta penguatan sektor industri hijau domestik.
Bukan hanya itu, panggung multilateral layaknya G20, ASEAN, hingga bermacam skema pendanaan lingkungan hidup dinilai harus dioptimalkan untuk menjaring investasi pembiayaan hijau.
Sokongan tersebut dinilai vital demi memuluskan target pemerintah dalam mendirikan infrastruktur energi surya hingga 100 gigawatt (GW) sebagai bagian dari metode memperkuat kedaulatan energi nasional.
“Krisis Hormuz telah membuktikan bahwa energi fosil rentan terhadap situasi geopolitik yang membentuk ketergantung terhadap rute pasok yang stable. Kerentanan tersebut hanya dapat dijawab secara permanen oleh transisi energi,” tambah Dwiki.
Dalam publikasi teranyar Komisi Transisi Energi atau Energy Transitions Commission (ETC) yang bertajuk Lessons on Energy Security after the Hormuz Crisis: How Accelerating the Clean Energy Transition Builds Resilience Against Future Price Shocks, digarisbawahi bahwa gejolak energi kali ini memaparkan pentingnya kesiapan ekosistem energi alternatif di tiap negara.
ETC memproyeksikan bahwa percepatan adopsi energi alternatif berpotensi memotong volume permintaan minyak dan gas global di atas 20 persen pada tahun 2035.
Disparitas dampak dari krisis ini terlihat jelas pada negara-negara yang selangkah lebih maju dalam menerapkan energi terbarukan.
Spanyol, contohnya, yang memiliki 57 persen sistem kelistrikan berbasis energi bersih, tercatat hanya mengalami kenaikan harga listrik di kisaran USD 50 per megawatt-hour (MWh), menjadi yang paling rendah di wilayah Uni Eropa.
Kondisi bertolak belakang dialami Singapura, yang sekitar 95 persen pasokan listriknya masih bertumpu pada gas bumi, mengalami lonjakan tarif hingga menembus angka USD 200 per MWh.
“Krisis saat ini menunjukkan bahwa ketergantungan bahan bakar fosil tidak hanya merupakan risiko iklim tetapi juga kerentanan ekonomi dan strategis. Sistem energi bersih lebih terdistribusi, lebih efisien dan kurang terpapar guncangan harga yang diciptakan oleh ketergantungan terus menerus pada bahan bakar yang diperdagangkan,” kata Co-Chair ETC, Adair Turner.
ETC mencatat, pemblokiran Selat Hormuz menyumbat distribusi sekitar 18,4 juta barel minyak per hari serta 110 miliar meter kubik LNG per hari.
Sebanyak 84 persen pasokan minyak mentah dan di atas 80 persen LNG yang melintasi jalur rawan tersebut sejatinya dialokasikan untuk pasar kawasan Asia.
Imbas dari gangguan logistik itu, harga minyak acuan Asia meroket dari yang awalnya di kisaran USD 70 per barel menjadi sekitar USD 90 hingga USD 120 per barel pada bulan Maret.
Nilai jual LNG pun ikut terkerek naik secara drastis dari yang sebelumnya berkisar USD 10–12 per MMBtu menjadi di atas USD 25 per MMBtu.
Melambungnya harga energi ini memberikan efek domino langsung terhadap ongkos transportasi, harga komoditas pangan, tarif listrik rumah tangga, hingga operasional sektor industri.
ETC mengkalkulasi jika krisis ini bergulir dalam waktu yang lebih lama, tambahan beban biaya pengeluaran bahan bakar yang harus ditanggung oleh perekonomian global dapat menyentuh angka USD 1–2 triliun di sepanjang tahun 2026.
“Selama beberapa dekade kami telah membangun sistem energi yang boros, tidak aman, dan mudah berubah. Tiga perempat populasi dunia bergantung pada bahan bakar yang tidak mereka kendalikan, dihargai di pasar yang tidak mereka pengaruhi, rentan terhadap guncangan yang tidak dapat mereka pencegah. Pertanyaan yang menentukan sekarang adalah apakah pemerintah bertindak untuk membangun sistem yang lebih tangguh atau untuk mempertahankan sistem yang sudah rentan terhadap gangguan,” ujar Co-Chair ETC, Jules Kortenhorst.