Pemprov Kalbar Dorong Penguatan Tata Kelola Perdagangan Karbon Hutan
PONTIANAK - Pemerintah Daerah Kalimantan Barat menyatakan komitmennya dalam menyokong penguatan pengaturan perdagangan karbon sektor kehutanan sebagai tindakan krusial menangani perubahan iklim sekaligus membuka celah ekonomi hijau yang bertahan lama melalui pendayagunaan potensi hutan di kawasan setempat.
"Peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perdagangan karbon nasional. Kalimantan Barat memiliki potensi hutan yang sangat besar sehingga ini menjadi peluang menghadirkan manfaat ekologis sekaligus manfaat ekonomi bagi masyarakat," kata dari Sumbernya di Pontianak, Selasa.
Dirinya mengatakan saat menghadiri agenda penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan terkait Perdagangan Karbon dan peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin kemarin, dirinya menyampaikan Kalimantan Barat menyimpan cakupan hutan yang luas sehingga memiliki kans besar berperan dalam pencapaian target penurunan emisi nasional melalui sistem perdagangan karbon yang diatur secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Dirinya menuturkan perdagangan karbon tidak hanya menjadi alat pelestarian alam, tetapi juga bisa menjadi sumber nilai tambah ekonomi bagi wilayah jika pengurusan sumber daya alam dilaksanakan secara berkelanjutan.
"Kami menyambut baik kehadiran Indonesia Forestry Carbon Hub. Ini menjadi instrumen penting untuk mentransformasi cara kami mengelola hutan, bukan hanya menjaga kelestariannya, tetapi juga memberikan nilai ekonomi nyata bagi masyarakat dan daerah melalui mekanisme perdagangan karbon yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan," tuturnya.
Dari Sumbernya melengkapi Pemerintah Daerah Kalimantan Barat bersedia memperkokoh kerja sama dengan pemerintah pusat dalam mempercepat eksekusi perdagangan karbon di daerah, termasuk menyajikan kelancaran proses perizinan sesuai ketentuan dan menjamin seluruh pelaku usaha mengikuti standar keberlanjutan.
Dari Sumbernya menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub menandakan babak baru tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan yang lebih terintegrasi, transparan, dan mempunyai daya saing di pasar global.
Menurut dirinya, sektor kehutanan memegang peranan penting dalam mendukung pencapaian target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) Indonesia maupun target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Melalui platform digital tersebut, pemerintah pun mencoba meningkatkan kredibilitas data penyerapan karbon nasional sekaligus meminimalkan potensi double counting dalam perdagangan karbon.
"Menhut mengatakan bahwa hutan Indonesia tidak hanya dipandang sebagai sumber kayu, tetapi juga sebagai aset ekonomi hijau yang mampu menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan bagi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata dari Sumbernya.
