DBH Migas Turun Drastis, Pembangunan Infrastruktur Tanjabtim Melambat

Ilustrasi DBH Migas. (Sumber Foto: jawapos.com)

MUARASABAK - Penurunan drastis Transfer Keuangan Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026 memaksa Pemerintah Kabupaten Tanjabtim memutar otak guna menjaga keberlangsungan pembangunan daerah. Dampak dari situasi ini dipastikan berimbas langsung pada kapasitas pemerintah dalam mendanai pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan catatan Pemkab Tanjabtim, total TKD yang diperoleh daerah pada tahun ini hanya mencapai Rp63,1 miliar. Jumlah tersebut merosot tajam dibandingkan tahun 2025 yang sempat menyentuh angka Rp216,6 miliar, atau mencerminkan penurunan hingga kisaran 70 persen. 

Anjloknya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas menjadi penyebab utama dari melemahnya kemampuan finansial daerah. Padahal, sektor migas selama ini bertindak sebagai salah satu pilar penyokong krusial dalam postur pendapatan daerah Kabupaten Tanjabtim.

Baca Juga

SKK Migas: Tambahan Suplai LPG dari Australia Tiba Mei-Juni 2026

Kepala Bappeda Tanjabtim, Ali, mengungkapkan bahwa berkurangnya kiriman dana dari pusat mengakibatkan kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan turut merosot tajam. Apabila sebelumnya APBD yang berkisar Rp1,2 triliun sanggup mengalokasikan dana infrastruktur sebesar Rp100 hingga Rp150 miliar, maka tahun ini porsi anggaran pembangunan diproyeksikan hanya tersisa sekitar Rp40 miliar. 

Menurut dia, konsekuensi tersebut paling signifikan dirasakan pada sektor pengerjaan jalan sekaligus program peningkatan jalan mantap yang telah tercantum di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Pengurangan ini sangat berdampak terhadap pembangunan daerah, terutama sektor infrastruktur jalan dan program peningkatan jalan mantap yang sudah direncanakan dalam RPJMD," ujarnya.

Tidak sekadar pengerjaan jalan, keterbatasan dana ini juga memengaruhi bermacam program prioritas lain semisal pembangunan jembatan, sanitasi, pemenuhan air bersih, hingga sarana irigasi. Tekanan finansial pun melanda pos Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Jika sebelumnya Tanjabtim menerima sekitar Rp147 miliar, pada tahun 2026 jumlah tersebut turun menjadi Rp138 miliar," jelasnya.

Bahkan khusus untuk sektor infrastruktur jalan, pagu anggaran yang didapatkan tahun ini hanya berkisar Rp8 miliar. Nilai itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun terdahulu yang cakupannya masih meliputi pembangunan jembatan, sanitasi, air bersih, beserta irigasi.

Walaupun dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal, pemerintah daerah menegaskan bahwa agenda pembangunan tidak boleh mandek. Sejumlah upaya mulai ditempuh, salah satunya dengan memperjuangkan sokongan dana dari APBN lewat program pembangunan berskala nasional. 

Di samping itu, Pemkab Tanjabtim turut memacu partisipasi aktif perusahaan migas lewat program Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya demi menyokong pembangunan serta pembenahan infrastruktur jalan di daerah.

"Kami tetap berupaya meningkatkan pembangunan dengan memanfaatkan sumber pembiayaan lain, termasuk dukungan APBN dan CSR perusahaan migas," katanya.

Pihak Pemkab menganggap penyusutan anggaran ini merupakan imbas dari kebijakan rasionalisasi anggaran oleh pemerintah pusat yang melanda hampir seluruh wilayah di Indonesia. Di tengah kondisi keuangan yang terus terhimpit, pemerintah daerah pun mulai menjajaki peluang skema pinjaman daerah sebagai jalan keluar pembiayaan pembangunan. Kendati demikian, opsi itu masih berada dalam tahapan telaah serta perundingan lebih mendalam.

"Pemerintah berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat, perusahaan serta seluruh elemen masyarakat agar pembangunan di Kabupaten Tanjabtim tetap berjalan dan kebutuhan infrastruktur masyarakat tetap dapat terpenuhi," tukasnya.