Kemenag Siapkan Rp1,6 Triliun KIP Kuliah untuk Mahasiswa PTKN

Kemenag Siapkan Rp1,6 Triliun KIP Kuliah untuk Mahasiswa PTKN

JAKARTA — Akses pendidikan tinggi keagamaan terus diperluas seiring meningkatnya kebutuhan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global.

Pemerintah memandang perguruan tinggi keagamaan tidak hanya sebagai pusat akademik, tetapi juga sebagai instrumen strategis pembangunan sosial dan peradaban. Dalam kerangka tersebut, dukungan pembiayaan bagi mahasiswa menjadi faktor penting untuk memastikan pendidikan dapat diakses secara inklusif.

Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan tinggi melalui pengalokasian anggaran Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Pada 2026, anggaran yang disiapkan mencapai Rp1,6 triliun, mencerminkan besarnya perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia.

Baca Juga

Kemenhub Percepat Pemanfaatan Bioavtur Demi Transportasi Udara Rendah Emisi

KIP Kuliah Perkuat Akses Pendidikan PTKN

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, menyampaikan bahwa alokasi anggaran KIP Kuliah tersebut diharapkan dapat membantu mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi untuk tetap melanjutkan pendidikan di PTKN. Program ini dinilai berperan penting dalam menjaga prinsip keadilan dan pemerataan akses pendidikan.

Menurut Kamaruddin, keberadaan KIP Kuliah tidak hanya berdampak pada mahasiswa penerima manfaat, tetapi juga pada kualitas dan daya saing perguruan tinggi keagamaan secara keseluruhan. Dengan dukungan pembiayaan yang memadai, mahasiswa diharapkan dapat fokus pada proses akademik dan pengembangan diri tanpa terbebani persoalan ekonomi.

Dorongan Beasiswa bagi Mahasiswa Asing

Selain membahas alokasi KIP Kuliah, Kamaruddin juga berpesan kepada PTKN agar tidak hanya berfokus pada mahasiswa dalam negeri. Ia mendorong perguruan tinggi keagamaan negeri untuk mulai mengalokasikan anggaran beasiswa bagi mahasiswa asing.

“Kenapa banyak orang Indonesia kuliah di Universitas Al Azhar, karena di sana kuliahnya gratis dengan beasiswa dan biaya hidup murah,” ujar dia dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ia menilai kebijakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa asing merupakan langkah strategis yang dapat memberikan dampak besar, tidak hanya bagi perguruan tinggi, tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Dengan menarik mahasiswa dari berbagai negara, PTKN berpotensi memperkuat jejaring internasional serta meningkatkan reputasi pendidikan Islam Indonesia di kancah global.

Menurut Kamaruddin, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi destinasi pendidikan Islam dunia. Potensi tersebut dapat dimaksimalkan melalui kebijakan beasiswa yang inklusif dan dukungan fasilitas akademik yang memadai.

Indonesia Berpeluang Jadi Pusat Pendidikan Islam Dunia

Dalam konteks pendidikan Islam global, Kamaruddin menyebutkan bahwa saat ini terdapat tiga universitas yang memiliki pengaruh besar di dunia Islam, yaitu Universitas Al Azhar, Universitas Madinah, dan Universitas Internasional Iran. Ketiga institusi tersebut menjadi rujukan utama bagi mahasiswa dari berbagai negara.

Ia menilai Indonesia memiliki potensi untuk menyusul posisi tersebut apabila PTKN mampu memperkuat kualitas akademik, riset, serta keterbukaan terhadap mahasiswa internasional. Beasiswa bagi mahasiswa asing dinilai sebagai salah satu instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Perhatian kepada Masyarakat Sekitar Kampus

Selain isu internasionalisasi, Kamaruddin juga menyoroti pentingnya peran sosial PTKN terhadap masyarakat di sekitar kampus. Menurutnya, civitas academica tidak boleh abai terhadap kondisi sosial ekonomi lingkungan sekitar.

“Mungkin di sekitar kampus banyak keluarga yang kurang mampu, maka PTKN harus hadir memikirkan mereka, salah satunya dengan beasiswa,” kata dia.

Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terlebih di tengah kebutuhan sosial yang semakin kompleks. Kehadiran PTKN diharapkan tidak hanya dirasakan dalam bentuk kegiatan akademik, tetapi juga melalui kontribusi sosial yang berkelanjutan.

Dengan demikian, peran PTKN tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Arahan Presiden untuk Penguatan Pendidikan Tinggi

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan sejumlah arahan strategis terkait penguatan pendidikan tinggi nasional. Arahan tersebut disampaikan dalam Taklimat Presiden Republik Indonesia dengan Rektor serta Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2026.

Taklimat itu menekankan pentingnya perluasan akses beasiswa, penguatan sains dan teknologi, serta pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan nasional. Arahan Presiden tersebut menjadi landasan penting bagi kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Agama, dalam merumuskan kebijakan pendidikan tinggi.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa para rektor dan guru besar menyambut positif forum dialog langsung dengan Presiden Prabowo. Menurutnya, forum tersebut memberikan ruang komunikasi yang konstruktif antara pemerintah dan pimpinan perguruan tinggi.

“Ada permohonan juga dari para rektor dan guru besar agar forum-forum seperti ini bisa lebih dirutinkan kembali,” ujarnya.

Dengan dukungan anggaran KIP Kuliah, dorongan internasionalisasi, serta perhatian terhadap masyarakat sekitar, PTKN diharapkan mampu memainkan peran strategis dalam pembangunan pendidikan nasional. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun pendidikan tinggi keagamaan yang inklusif, berdaya saing, dan berdampak luas bagi masyarakat serta bangsa.