Pemerintah Pacu Mandatori Biofuel, Tantangan Bahan Baku Mengintai
JAKARTA - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat transisi menuju energi hijau melalui program mandatori biofuel yang dijadwalkan mulai berlaku pada 2026.
Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan kemandirian energi nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.
Prabowo menyatakan, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada energi, mengingat melimpahnya sumber daya alam seperti kelapa sawit, singkong, tebu, sagu, dan jagung yang dapat diolah menjadi bahan bakar nabati.
“Kita harus swasembada energi dan kita mampu, karena kita diberi karunia tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain,” ujar Prabowo dalam pidatonya yang dikutip dari laman Kementerian ESDM.
Baca JugaHarga BBM Pertamina Terbaru Oktober 2025, Cek Daftar Lengkapnya di Seluruh Wilayah
Langkah strategis ini menegaskan arah kebijakan energi nasional yang tidak hanya fokus pada keberlanjutan, tetapi juga pemberdayaan sumber daya lokal untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di sektor pertanian dan perkebunan.
Kebijakan B50 untuk Kurangi Impor Solar
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah penerapan B50, yakni campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% dalam bahan bakar solar. Pemerintah menargetkan implementasinya pada paruh kedua tahun 2026 setelah sebelumnya menerapkan B40.
Kementerian ESDM mencatat, kebijakan ini akan berdampak besar terhadap pengurangan impor solar yang pada 2025 masih mencapai 4,9 juta kiloliter (kl). Jika B50 terealisasi penuh, Indonesia diproyeksikan tidak lagi bergantung pada impor solar.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, pengujian lapangan (road test) untuk B50 telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan selesai dalam waktu enam hingga delapan bulan mendatang. “Kalau semua sudah clear dan sudah keputusan untuk kita pakai B50, maka insyaallah tidak lagi kita melakukan impor solar 2026, insyaallah semester II,” ujar Bahlil di Jakarta.
Dari sisi ekonomi, penerapan biodiesel terbukti memberikan dampak signifikan. Sejak 2020 hingga 2025, pemanfaatan biodiesel telah menghemat devisa hingga US$40,71 miliar. Dengan B50, potensi tambahan penghematan bisa mencapai US$10,84 miliar hanya dalam satu tahun implementasi.
Rencana E10 untuk Dorong Ekonomi Petani Lokal
Selain biodiesel, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan E10, yaitu campuran etanol 10% ke dalam bahan bakar bensin. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut program ini sebagai upaya memperluas penggunaan biofuel dan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian lokal.
“Wajib [bensin menggunakan 10% etanol]. Tapi kalau kita sudah siap ya, perintah Bapak Presiden begitu,” ujar Zulhas dalam acara Trade Expo Indonesia di BSD City, Tangerang.
Menurutnya, kebijakan ini akan mendorong permintaan bahan baku seperti singkong, tebu, dan jagung, serta meningkatkan harga jual komoditas di tingkat petani. “Bensin akan menggunakan 10% etanol atau metanol. Jadi di manapun tanam-tanam singkong laku, kalau sudah ada industrinya, maka harga singkong bisa sampai 2.001 kilo,” jelasnya.
Zulhas optimistis, perluasan penggunaan etanol akan menggerakkan ekonomi pedesaan, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat rantai pasok energi domestik. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan lahan secara produktif. “Artinya nanti di seluruh Indonesia tidak boleh ada tanah yang nganggur. Karena semua akan bernilai ekonomi, di situlah pemberdayaan masyarakat kita akan kreatif,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menuturkan pihaknya tengah menyiapkan peta jalan (roadmap) penerapan E10 untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan ketersediaan bahan baku. “Bapak Presiden sudah menyetujui mandatory 10% etanol. Tujuannya agar kita tidak impor banyak,” katanya.
Tantangan Bahan Baku dan Kapasitas Produksi Nasional
Meski arah kebijakan energi hijau sudah jelas, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam penyediaan bahan baku. Penerapan B50 membutuhkan peningkatan produksi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dari 15,6 juta kiloliter pada 2025 menjadi 20,1 juta kiloliter pada 2026.
Menurut Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, peningkatan kapasitas ini menjadi kunci utama keberhasilan implementasi B50.
“Lalu apakah 2026 kita mulai dengan B50? Itu belum kita tentukan. Jadi kita harus lihat lagi B50 butuh [FAME]-nya berapa,” jelas Eniya dalam seminar industri bioenergi di Jakarta.
Ia memperkirakan kebutuhan FAME untuk B50 bisa mencapai 20 juta ton, yang berarti tambahan pasokan Crude Palm Oil (CPO) sekitar dua juta ton dari kebutuhan B40 sebelumnya. Untuk mendukung hal itu, pemerintah menargetkan pembangunan lima pabrik biodiesel baru dengan kapasitas sekitar satu juta kiloliter per pabrik, terutama di wilayah timur Indonesia.
Selain biodiesel, persoalan pasokan juga terjadi pada sektor bioetanol. Pemerintahan sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati. Aturan ini menegaskan pentingnya peningkatan produksi bioetanol berbasis tebu dengan target 1,2 juta kiloliter per tahun.
Pemerintah berharap, integrasi antara program B50 dan E10 dapat menjadi langkah nyata menuju swasembada energi dan ekonomi hijau. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, mulai dari petani, industri energi, hingga lembaga pembiayaan yang mendukung pengembangan infrastruktur biofuel.
Rekomendasi
.jpg)
