Pemerintah Perpanjang Insentif PPN DTP, Sektor Properti Dipastikan Kian Bergairah

Pemerintah Perpanjang Insentif PPN DTP, Sektor Properti Dipastikan Kian Bergairah

JAKARTA - Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijakan fiskal yang berpihak pada masyarakat.

Salah satu langkah strategis yang kini mendapat perhatian luas adalah keputusan memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk sektor perumahan hingga akhir 2027.
Langkah ini diyakini akan menjadi stimulus penting bagi sektor properti dan industri turunannya, sekaligus mendorong daya beli masyarakat terhadap rumah baru.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap industri yang memiliki dampak luas bagi perekonomian nasional. “Ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya, sekarang akan diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027,” ujar Purbaya.

Baca Juga

Harga BBM Pertamina Terbaru Oktober 2025, Cek Daftar Lengkapnya di Seluruh Wilayah

Perpanjangan masa berlaku PPN DTP menjadi kabar baik bagi pengembang dan calon pembeli rumah. Dengan adanya kejelasan kebijakan hingga 2027, pelaku usaha kini memiliki kepastian dalam merencanakan strategi bisnis dan investasi jangka menengah.

Dampak Hilir Kebijakan Fiskal terhadap Sektor Properti

Kementerian Keuangan memastikan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap mendukung implementasi program PPN DTP. Purbaya menilai sektor properti memiliki peran penting sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, properti bukan hanya menyangkut kepemilikan rumah, tetapi juga memiliki multiplier effect yang tinggi terhadap berbagai sektor lain, seperti industri bahan bangunan, jasa konstruksi, hingga tenaga kerja. “Sektor properti merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi yang besar karena memiliki dampak ekonomi turunan yang tinggi,” jelasnya.

Dengan diumumkannya perpanjangan insentif sejak jauh hari, pemerintah berharap dapat memberikan kepastian bagi pasar dan investor. Selain itu, langkah ini diharapkan mampu menahan laju perlambatan di sektor properti yang sempat melambat akibat kondisi ekonomi global.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga daya saing industri properti nasional sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat berpenghasilan menengah untuk memiliki hunian.

Kebijakan Pajak Bebas untuk Pembelian Rumah Baru

Purbaya menjelaskan, program insentif PPN DTP 100% akan berlaku untuk pembelian rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar. Dalam skema tersebut, pemerintah akan menanggung PPN hingga Rp2 miliar. “Program beli rumah bebas pajak ini berlaku untuk rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar. Pemerintah akan membebaskan PPN hingga Rp2 miliar,” katanya.

Lebih lanjut, Kemenkeu menargetkan kebijakan ini akan mencakup sekitar 40.000 unit rumah per tahun. Dengan demikian, hingga akhir 2027 diperkirakan akan ada sekitar 80.000 unit rumah komersial yang mendapat fasilitas PPN DTP.

“Ini akan dinikmati sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti dan akan berdampak pada sektor ekonomi juga,” tutur Purbaya.

Pemerintah menilai insentif ini mampu menjadi katalis dalam memperkuat daya beli masyarakat, terutama di kawasan perkotaan dengan kebutuhan hunian yang tinggi. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan napas segar bagi pengembang yang terdampak perlambatan penjualan dalam beberapa tahun terakhir.

Optimisme Pasar Menyambut Perpanjangan Insentif

Kebijakan perpanjangan PPN DTP 100% mendapat sambutan positif dari pelaku industri properti. Sepanjang 2025, kebijakan ini telah terbukti memberikan efek signifikan terhadap penjualan rumah, khususnya di kawasan Jabodetabek.

Head of Research JLL Indonesia, Yunus Karim, menilai perpanjangan insentif pajak ini mampu mempertahankan tren positif di pasar perumahan. “Memang dengan adanya perpanjangan insentif pajak 100% di sepanjang paruh kedua ini, diharapkan juga tetap dapat memberikan dampak positif terhadap penjualan rumah tapak di Greater Jakarta,” ujarnya.

Menurut Yunus, kejelasan kebijakan hingga akhir 2027 memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam menjaga stabilitas industri properti. Ia menyebut kebijakan fiskal seperti PPN DTP sangat efektif dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama bagi mereka yang menunda pembelian rumah karena faktor harga dan pajak.

Selain menumbuhkan minat beli masyarakat, kebijakan ini juga berpotensi mendorong sektor konstruksi dan manufaktur bahan bangunan untuk kembali bergairah. Efek berantai ini diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kondisi global yang penuh tantangan.

Harapan untuk Keberlanjutan dan Efektivitas Kebijakan

Perpanjangan PPN DTP hingga 2027 menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara dorongan fiskal dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Dengan tetap menggunakan dana APBN untuk menanggung pajak pembelian rumah, kebijakan ini diharapkan tidak hanya mendorong konsumsi, tetapi juga memperkuat investasi di sektor properti.

Langkah tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali ekonomi, tetapi juga instrumen untuk memperkuat sektor-sektor strategis yang memiliki efek luas terhadap lapangan kerja dan pertumbuhan domestik.

Ke depan, pemerintah diharapkan terus melakukan evaluasi agar insentif ini tepat sasaran dan tidak hanya menguntungkan pengembang besar, tetapi juga mampu mendorong penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah.

Dengan berbagai manfaat yang ditimbulkan, keputusan memperpanjang PPN DTP hingga 2027 dapat menjadi tonggak penting dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.