JAKARTA - Pemerintah membuka tender 118 blok migas baru di tengah tingginya kebutuhan impor energi nasional dan target peningkatan lifting minyak Indonesia hingga 1 juta barrel per hari pada 2029-2030.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat eksplorasi dan meningkatkan produksi migas nasional di tengah kondisi geopolitik global yang belum menentu.
“Investor ini pemain di K3S, di hulu migas ini risikonya besar. Jangan dipersulit. Dipermudah,” kata Bahlil dalam acara IPA Convex 2026 di ICE BSD, Rabu (20/5/2026).
Menurut Bahlil, pemerintah ingin memastikan proses investasi migas berjalan lebih cepat tanpa hambatan birokrasi berlapis. Karena itu, ia meminta seluruh proses perizinan dan regulasi dipercepat agar blok-blok migas yang sudah memiliki persetujuan pengembangan atau plan of development (POD) segera dieksekusi.
Ia mengatakan, dari total 118 blok baru yang disiapkan pemerintah, sekitar 20 blok telah selesai diproses. Sisanya akan dibuka untuk pelaku usaha yang memiliki kesiapan teknologi, pendanaan, dan komitmen investasi.
“Silakan yang melakukan joint study. Atau tidak ada juga yang mau lakukan, silakan. Ini saya buka secara umum. Siapa saja boleh. Tidak perlu nego-nego di belakang meja,” ujar Bahlil.
Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti tingginya kebutuhan impor energi nasional. Bahlil mengatakan, konsumsi BBM Indonesia saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barrel per hari, sementara lifting minyak pada 2025 berada di kisaran 600 ribu barrel per hari.
Target APBN 2026 dipatok sebesar 610 ribu barrel per hari, namun realisasi produksi masih berada di bawah angka tersebut. Kondisi itu membuat Indonesia masih membutuhkan impor sekitar 1 juta barrel per hari.
Meski demikian, pemerintah mulai menekan impor melalui program campuran biodiesel berbasis sawit. Setelah penerapan B40, pemerintah juga akan mendorong implementasi B50 mulai 1 Juli 2026.
“Dari 1 juta barrel per day yang kami harus impor terkonversi atau tersubstitusi dengan kami memakai B40 dan sekarang kami akan dorong 1 Juli B50,” kata Bahlil.
Menurut dia, penggunaan biodiesel mampu mengonversi kebutuhan impor sekitar 200 ribu hingga 300 ribu barrel per hari melalui pemanfaatan crude palm oil (CPO).
Dengan demikian, impor BBM dapat ditekan menjadi sekitar 600 ribu hingga 700 ribu barrel per hari. Bahlil juga mengatakan Indonesia tidak lagi mengimpor solar tertentu pada 2026, kecuali solar dengan kualitas tinggi seperti C51.
Di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat, pemerintah masih mengandalkan sektor hulu migas untuk menopang kebutuhan industri domestik. Bahlil mengatakan Indonesia masih mengimpor LPG sekitar 8,6 juta metric ton pada tahun ini.
Selain itu, kebutuhan bahan baku industri petrokimia juga terus meningkat. Ia mencontohkan kebutuhan tambahan bahan baku untuk industri petrokimia di Cilegon yang diperkirakan mencapai sekitar 3 juta ton. Menurut dia, kebutuhan nafta domestik juga masih kurang sehingga sebagian harus dipasok dari luar negeri.
“Bahan baku-bahan baku industri ini yang kami butuh dan itu ada terletak di tangan Bapak-Ibu yang melakukan usaha di sektor hulu migas,” ujar dia.
Karena itu, pemerintah menargetkan lifting minyak nasional mencapai 900 ribu hingga 1 juta barrel per hari pada 2029-2030.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah meminta kolaborasi antara kontraktor kontrak kerja sama (K3S), SKK Migas, dan pemerintah daerah diperkuat. Bahlil juga meminta penggunaan teknologi ditingkatkan, terutama untuk mengoptimalkan sumur-sumur tua yang saat ini mendominasi produksi migas nasional.
“Memang tidak akan mungkin kami bisa meningkatkan lifting karena sumur-sumur kami ini sumur-sumur yang sudah lama sebagian. Maka teknologi adalah salah satu cara yang paling tepat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menyinggung penemuan cadangan gas baru oleh ENI dan Petronas di Kalimantan Timur. Ia menyebut total penemuan mencapai sekitar 7 TCF gas dengan potensi produksi setara 200 ribu barrel oil equivalent per hari dan ditargetkan mulai berproduksi pada 2028-2029.
Selain soal produksi, pemerintah juga berupaya memberi kepastian kepada pelaku usaha migas terkait ekspor dan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE). Bahlil mengatakan pemerintah tidak akan lagi melakukan pemotongan kuota ekspor gas pada 2026 untuk kontrak yang telah disepakati dengan pasar luar negeri.
“Di 2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market ataupun yang sudah dikontrakan ke luar negeri,” ujar dia.
Ia juga memastikan aturan penjualan hasil sumber daya alam satu pintu melalui BUMN tidak berlaku untuk sektor hulu migas. Menurut dia, keputusan tersebut diambil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto setelah mempertimbangkan kondisi industri migas nasional.
“Atas dasar pengetahuan, pendalaman, dan informasi yang objektif dan terukur kepada Bapak Presiden, maka Bapak Presiden memutuskan untuk sektor hulu migas, PP itu tidak berlaku untuk sektor hulu migas,” kata Bahlil.
Pemerintah, lanjut dia, juga tetap membuka peluang pemberian insentif fiskal bagi proyek migas yang dinilai masih kurang ekonomis secara studi kelayakan atau feasibility study (FS). Namun, proyek dengan tingkat keuntungan tinggi diminta tidak terlalu bergantung pada tambahan insentif.