TANGERANG - Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pihak pemerintah bakal mewujudkan ekosistem investasi minyak dan gas bumi yang berkeadilan.
Ia menyampaikan hal tersebut di dalam pidatonya ketika meresmikan pembukaan ajang Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di Tangerang, Banten, pada hari Rabu.
Dirinya mengutarakan bahwa pihak pemerintah bakal memberlakukan kesetaraan perlakuan pada penerapan kebijakan pengelolaan sektor hulu migas kepada seluruh elemen, mulai dari BUMN, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), pemerintah daerah, hingga para pebisnis lokal.
"Saya akan sampaikan equal treatment. Bagi negara, berpihak kepada BUMN itu penting, tapi jauh lebih penting adalah memikirkan semua kepentingan negara. KKKS yang lain juga mempunyai kontribusi yang sama terhadap pembangunan bangsa dan negara," ujar Bahlil, dikutip dari rilisnya.
Sektor energi, khususnya bagian hulu minyak dan gas bumi, bertransformasi menjadi salah satu penopang krusial dalam mengantisipasi ancaman krisis energi di masa mendatang, di tengah situasi geopolitik serta geoekonomi global yang tengah tidak menentu.
Sinergi yang menyeluruh antara pihak pemerintah dan elemen swasta dipandang sebagai faktor kunci kesuksesan dalam mewujudkan ketahanan energi.
Bukan hanya itu saja, ia pun meminta kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) guna mempercepat segala proses perizinan usaha.
"Kita harus bersama-sama bergandengan tangan untuk menyelesaikan ini. Saya minta kepada SKK Migas berbagai upaya yang kami lakukan untuk melakukan reform, berbagai regulasi untuk melakukan percepatan, tapi kalau masih ada yang lambat, tolong disampaikan," tegasnya.
Ia pun mendorong para pebisnis migas yang berada di daerah agar dapat memperoleh porsi peluang yang setara guna menjadi kontraktor di wilayah mereka sendiri.
"Agar pengusaha-pengusaha daerah itu harus dikolaborasikan, jangan semua kontraktor orang Jakarta semua. Jadikan lah orang daerah itu menjadi tuan di negerinya sendiri selama (mereka) profesional. Jangan juga pengusaha daerah itu jadi pengusaha proposal," ujarnya.
Selaras dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, ia mengimbau pihak KKKS untuk secepatnya menyerahkan hak partisipasi (participating interest) kepada pihak pemerintah daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Saya umumkan, atas perintah Bapak Presiden, bagi KKKS yang sudah menjalankan usahanya dengan baik, yang disesuaikan with aturan, yang belum menyerahkan PI-nya kepada daerah, tolong segera. Tapi, harus sesuai dengan aturan, nggak boleh tidak sesuai dengan aturan," tegas Bahlil.
Ia pun memberikan keyakinan kepada para KKKS bahwasanya di tahun ini tidak bakal diterapkan pemotongan terhadap kuota ekspor, terutama untuk komoditas gas. Seluruh pengajuan kuota ekspor tersebut kini telah disetujui serta bakal berjalan terus hingga akhir tahun ini.
"Di 2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market ataupun yang sudah dikontrakkan ke luar negeri. Jadi, nggak perlu ada kekhawatiran lagi. Semuanya sudah saya setuju untuk ekspornya semua. Jadi, semuanya sudah saya tanda tangan," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia pun menyaksikan prosesi penandatanganan delapan kontrak kerja sama wilayah kerja (WK) migas yang merupakan hasil lelang pada tahun 2025 yang lalu, yaitu WK Gagah, Bintuni, Karunia, Drawa, Jalu, Southwest Andaman, Barong, serta Nawasena.
Ia pun mengumumkan kehadiran 118 area potensial blok migas yang baru dalam pameran tersebut. Jumlah tersebut mencakup 25 area yang telah ditandatangani, 43 area yang tengah menjalani studi bersama, dan 50 area lainnya yang memiliki potensi untuk ditawarkan, dipelajari, serta dilakukan akuisisi data baru.