JAKARTA - Satya Widya Yudha, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan energi nuklir sebagai bagian dari peta jalan transisi energi di Indonesia.
Berbeda dengan arahan sebelumnya yang menempatkan nuklir sebagai alternatif terakhir, saat ini energi nuklir dipandang sebagai solusi realistis demi menyokong target dekarbonisasi nasional.
Satya memaparkan bahwa di masa lalu Indonesia mengandalkan batu bara sebagai penyangga energi (buffer).
Namun, dalam kerangka transisi energi saat ini, pemerintah mulai memposisikan gas bumi sebagai jembatan menuju energi baru terbarukan (EBT) dan energi nuklir.
“Ini merupakan perubahan paradigma yang cukup signifikan. Jadi kami sebelumnya mengatakan nuklir sebagai last option, sekarang menjadi viable option,” kata Satya dalam sarasehan energi yang diselenggarakan Fakultas Teknologi Industri ITB dan disiarkan secara daring, Selasa (12/5/2026).
Berdasarkan penjelasannya, transformasi paradigma tersebut telah dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 mengenai Kebijakan Energi Nasional.
Regulasi teranyar ini merevisi aturan tahun 2014, yakni masa di mana Indonesia belum mengikatkan diri pada Paris Agreement ataupun target net zero emission.
Dalam aturan terbaru, pemerintah menetapkan tiga fondasi utama transisi energi. Pilar pertama ialah strategi menuju kedaulatan energi melalui maksimalisasi EBT, minimalisasi energi fosil, serta optimalisasi gas bumi sebagai energi transisi. “Nuklir diposisikan sebagai penyeimbang untuk mencapai target dekarbonisasi,” ujarnya.
Pemerintah mematok target pencapaian net zero emission pada 2060 dengan proporsi bauran EBT menyentuh 70%-72%. Guna menggapai target itu, pemerintah memperkirakan puncak emisi nasional akan terjadi pada tahun 2035.
Satya menjelaskan bahwa proyeksi tersebut dikalkulasi berdasarkan jadwal operasional sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang telah menjadi komitmen sebelumnya, termasuk proyek 35 ribu megawatt yang sebagian sempat mengalami penundaan.
Selain mengulas transisi energi, DEN juga menitikberatkan pada pentingnya ketahanan energi nasional di tengah situasi global yang tidak menentu. Satya menyebutkan banyak negara kini lebih memprioritaskan keamanan pasokan (energy security) dibandingkan sekadar kemandirian energi.
“Yang penting ada security of supply, harga terjangkau, infrastrukturnya tersedia, dan tetap ramah lingkungan,” katanya.
Ia membeberkan bahwa indeks ketahanan energi Indonesia pada 2025 menyentuh angka 7,13 atau berada dalam kategori tangguh. Capaian tersebut meningkat dari tahun 2024, yang dipicu oleh bertambahnya cadangan gas bumi, optimalisasi gas domestik, serta tren kenaikan bauran EBT.
Meskipun target bauran EBT sebesar 23% pada 2025 belum terpenuhi, realisasi saat ini dilaporkan sudah mencapai 15,6%. Pemerintah kemudian melakukan penyesuaian target menjadi 17%-19% untuk tahun 2030.
Di sisi lain, Satya mengakui Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar, khususnya tingginya angka ketergantungan impor. Saat ini, impor minyak mentah (crude) mencapai 38%, BBM 34%, dan LPG berada di kisaran 80%.
Menyikapi hal tersebut, pemerintah memacu percepatan pembangunan kilang, penguatan cadangan energi, peningkatan produksi minyak bumi, hingga maksimalisasi program biodiesel B50 untuk menekan impor solar.
Satya berpendapat bahwa tensi geopolitik dunia seharusnya menjadi momentum untuk mengakselerasi transisi energi dan memperkokoh kedaulatan energi nasional.
“Kalau kami mampu merespons dengan tepat, ketidakpastian global justru bisa melahirkan kekuatan baru bagi Indonesia,” ujarnya.