Dekarbonisasi Truk Angkutan Penting, Kunci Daya Saing & Mandiri Energi

JAKARTA – Institute for Essential Services Reform (IESR) dengan dukungan Transport & Environment (T&E) Asia Pacific merilis studi berjudul Zero Emission Trucks in Indonesia: A Policy and Regulatory Roadmap for Heavy and Medium Duty Freight pada Rabu (17/6). 

Kajian ini menekankan pentingnya dekarbonisasi pada truk angkutan sebagai upaya strategis menekan emisi di sektor transportasi, memperkokoh ketahanan energi nasional, serta memangkas beban fiskal akibat subsidi dan kompensasi BBM. 

Laporan ini merupakan studi perdana mengenai Zero Emission Truck di Indonesia sekaligus peta jalan untuk mencapai target dekarbonisasi kendaraan angkutan barang.

Sektor transportasi adalah penyumbang emisi terbesar ketiga di sektor energi nasional. Pada 2024, emisi di sektor ini menyentuh 168 MtCO2e atau sekitar 25 persen dari total emisi nasional dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,56 persen per tahun. 

Transportasi jalan menyumbang porsi emisi terbesar, yakni sekitar 88 persen atau 148 MtCO2e.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menjelaskan bahwa pada kategori transportasi jalan, meskipun hanya mencakup 4 persen dari populasi kendaraan nasional, truk berkontribusi sebesar 31 persen emisi transportasi jalan atau sekitar 42,61 MtCO2e. 

Angka tersebut setara dengan 28,8 persen jejak karbon seluruh sektor transportasi. Kontribusi utama berasal dari truk sedang (medium-duty vehicle/MDV) sebesar 51 persen dan truk berat (heavy-duty vehicle/HDV) sebesar 13 persen dari total emisi angkutan barang.

“Dekarbonisasi truk angkutan barang perlu menjadi prioritas dalam agenda transisi energi Indonesia karena dampaknya sangat besar untuk penguatan daya saing ekonomi dan kemandirian energi nasional. Meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan total kendaraan nasional, truk memiliki kontribusi emisi yang sangat besar, sekaligus menjadi tulang punggung logistik nasional. Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, pertumbuhan aktivitas logistik akan terus meningkatkan konsumsi energi fosil, emisi, dan beban subsidi BBM,” ujar Fabby.

Pemodelan IESR menunjukkan skenario adopsi 100 persen truk tanpa emisi (zero emission trucks, ZET) pada 2060 dapat menekan kebutuhan energi akhir hingga 78 persen dibanding skenario Business as Usual (BAU) dan mengurangi emisi knalpot hingga 99 persen. 

Selain itu, truk listrik 62–87% lebih efisien daripada truk diesel, dengan menggantikan konsumsi 207,5 MMBOE bahan bakar cair menjadi hanya 29,2 MMBOE listrik. Transisi ke listrik jaringan juga memfasilitasi integrasi dengan sistem kelistrikan yang ditargetkan semakin rendah karbon.

Reza Hertantyo, Plt. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan, menyatakan pihaknya tengah menyusun Peta Jalan Dekarbonisasi dan Transisi Energi Sektor Transportasi sebagai panduan strategi menuju transportasi berkelanjutan.

Reza menambahkan, kebijakan sektor transportasi akan difokuskan melalui penerapan standar emisi Euro 4, pengembangan program biodiesel, akselerasi elektrifikasi kendaraan komersial, serta penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (Zero ODOL).

“Peta jalan ini akan memuat baseline emisi, target dan potensi pengurangan emisi, proyeksi bauran energi, serta strategi dekarbonisasi transportasi yang dapat menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam mempercepat transisi menuju sistem transportasi yang lebih bersih dan berdaya saing,” tegas Reza.

Kepala Kebijakan Transisi dan Dekarbonisasi IESR, Ilham Rizqian Fahreza Surya, menegaskan bahwa ketergantungan pada BBM memperbesar risiko fiskal dan ketahanan energi Indonesia. Pada 2024, impor BBM Indonesia tercatat mencapai USD 25,9 miliar.

Studi IESR memproyeksikan setiap truk listrik yang beroperasi mampu menghindari beban subsidi dan kompensasi sekitar Rp21 juta per tahun pada 2030, yang akan meningkat hingga Rp50 juta per unit per tahun pada 2060. 

Jika diterapkan pada 7,6 juta truk tanpa emisi, potensi penghematan fiskal nasional bisa mencapai Rp650 triliun per tahun pada 2060, dengan total akumulasi penghematan sekitar Rp5.000 triliun selama 2025–2060.

“Transisi menuju truk tanpa emisi tidak hanya relevan dari sisi lingkungan, tetapi juga dari sisi ekonomi dan fiskal. Elektrifikasi truk dapat membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada diesel, menekan risiko fluktuasi harga minyak global, serta membuka ruang fiskal yang lebih besar untuk pembangunan,” kata Ilham.

IESR mengajukan tiga rekomendasi kebijakan bagi Indonesia untuk mengakselerasi adopsi ZET. Pertama, penerapan standar efisiensi bahan bakar (fuel efficiency/FE) yang meningkat minimal 10 persen tiap tahun untuk menekan emisi gas buang dan efisiensi konsumsi bahan bakar. 

Regulasi ini dilakukan dengan menetapkan batas rata-rata konsumsi energi armada yang dijual pabrikan dalam periode tertentu, dengan pengawasan tipe kendaraan dan pelacakan penjualan tahunan.

Kedua, Indonesia perlu mendorong produsen (original equipment manufacturer) untuk membawa model ZET yang telah dipasarkan secara global ke pasar domestik. 

Langkah yang dapat dipertimbangkan adalah mengaktifkan kembali insentif bea masuk 0 persen yang pernah diterapkan pada kendaraan listrik penumpang impor utuh (completely built up/CBU) dan memperluasnya ke segmen ZET, dengan syarat disertai kewajiban pengembangan ekosistem, termasuk investasi infrastruktur pengisian daya.

Ketiga, pembangunan stasiun pengisian daya setiap 100 kilometer di sepanjang koridor jalan nasional utama sangat krusial sebagai kondisi pendukung adopsi ZET. 

Kebutuhan awal pada 2030 memerlukan pengisi daya berkapasitas 230 kW di 27 lokasi strategis di Jawa dan Sumatera. Infrastruktur ini berpotensi memicu beban puncak simultan sebesar 16,9 MW, yang dapat menjadi landasan awal penentuan lokasi prioritas penguatan jaringan listrik.

IESR menilai reformasi instrumen pembiayaan adalah kunci percepatan adopsi ZET. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu menciptakan skema leasing berbunga rendah, model battery swapping, serta tenor pembiayaan yang lebih panjang guna menurunkan beban investasi awal operator. 

Dengan kebijakan yang tepat, elektrifikasi truk angkutan barang menjadi langkah strategis dalam memperkuat daya saing logistik, menekan emisi, dan mempercepat target transisi energi nasional.