Vietnam Targetkan Bursa Karbon Beroperasi Penuh pada Tahun 2029
Pegawai beraktivitas di dekat logo Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) di Bursa Efek. (Sumber Foto: ekonomi.bisnis.com)
JAKARTA - Vietnam kini menargetkan pengoperasian resmi bursa karbon mulai tahun 2029. Selama bertahun-tahun, pasar karbon di Vietnam lebih banyak dibahas sebagai konsep terkait komitmen pengurangan emisi dan transisi hijau.
Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup tahun 2020, khususnya Pasal 139 tentang pengembangan pasar karbon, pembangunan pasar ini telah beralih dari orientasi kebijakan ke tahap persiapan operasional.
Sesuai peta jalan, Vietnam akan mengoperasikan bursa karbon percontohan hingga akhir 2028 dan meluncurkan pasar secara resmi pada 2029. Vietnam memilih pendekatan bertahap dengan menyempurnakan kerangka hukum, membangun sistem teknis, serta mengembangkan kapasitas bisnis yang mampu berpartisipasi.
Baca Juga
Dr. Nguyen Phuong Nam, ahli penilaian internasional di UNFCCC, melihat laju penyelesaian kerangka hukum kian cepat.
Mulai dari Keputusan 06/2022 tentang pengurangan emisi gas rumah kaca dan MRV, hingga Keputusan No. 112 yang dikeluarkan pada 1 April 2026 tentang perdagangan kredit karbon internasional, Vietnam telah menciptakan fondasi pasar emisi yang nyata.
Penerbitan peraturan bursa karbon domestik pada awal 2026 menjadi titik balik. Pasar karbon kini bergerak menuju mekanisme formal, di mana kuota emisi dan kredit karbon menjadi aset yang dapat diperdagangkan.
Dari sisi kebijakan, terjadi pergeseran besar; lingkungan kini menjadi komponen biaya produksi, bukan lagi sekadar tanggung jawab yang dianjurkan.
Meski demikian, terdapat tantangan teknis dan biaya bagi bisnis. Saat ini, Vietnam baru mengalokasikan kuota emisi awal kepada 110 bisnis di sektor pembangkit listrik termal, besi dan baja, serta semen.
Kuota yang awalnya gratis nantinya akan beralih ke mekanisme lelang, sehingga biaya emisi akan langsung tecermin dalam struktur biaya produksi.
Sebaliknya, pasar karbon membuka peluang bagi bisnis yang berinvestasi pada teknologi ramah lingkungan. Masalahnya, menciptakan kredit karbon adalah proses kompleks.
Bapak Nguyen Van Minh, Kepala Departemen Pasar Karbon, Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa sesuai aturan internasional, sebuah proyek harus menunjukkan sifat "tambahan" untuk mendapatkan kredit karbon.
“Menurut peraturan internasional, sebuah proyek harus menunjukkan sifat 'tambahan' agar dapat diberikan kredit karbon, yang berarti bahwa pengurangan emisi hanya terjadi ketika proyek tersebut diimplementasikan,” ujarnya.
Proses dari pendaftaran hingga penerbitan kredit karbon bisa memakan waktu 3-4 tahun dengan biaya verifikasi yang signifikan. Bagi usaha kecil dan menengah, ini merupakan hambatan besar. Oleh karena itu, Pemerintah mendorong pengembangan metode penciptaan kredit karbon yang sesuai kondisi domestik.
Sektor pertanian menjadi salah satu fokus utama meski menghadapi tantangan fragmentasi produksi. Namun, tekanan dari pasar internasional membuat transformasi hijau menjadi syarat wajib agar produk tetap kompetitif.
Vietnam saat ini juga memperluas kerja sama internasional, seperti melalui mekanisme JCM dengan Jepang serta kerja sama dengan Singapura dan Korea Selatan. Pada akhirnya, pasar karbon diharapkan mampu membentuk model pertumbuhan rendah emisi yang memperkuat daya saing bisnis di masa depan.
Rekomendasi
