Sumbang 30 persen Nasional, Sumut Dilirik Investasi Migas Rp4,8 T

Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) CW Wicaksono bersama jajaran Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Sumut. (Sumber Foto: inspirasinews.com)

LANGKAT - Pertamina EP Pangkalan Susu bersama SKK Migas Perwakilan Sumatra Bagian Utara dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Sumbagut mengadakan audiensi dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, belum lama ini di Kantor Gubernur Sumut.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan industri hulu minyak dan gas bumi (migas) di Sumatera Utara, termasuk rencana investasi strategis dan percepatan perizinan sektor energi. Field Manager Pertamina EP Pangkalan Susu, Edwin Susanto menjelaskan, pihaknya akan melakukan pengeboran dua sumur gas baru di kawasan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Edwin, langkah tersebut dilakukan setelah hasil pengujian di Pulau Panjang menunjukkan potensi gas yang cukup menjanjikan untuk mendukung kebutuhan industri di Sumatera Utara.

Baca Juga

Papua Tengah Fasilitasi 250 Pelajar OAP Masuk Sekolah Kedinasan

“Pengujian di Pulau Panjang menunjukkan hasil yang baik. Jadi dilakukan pengeboran sumur baru guna mendukung pasokan gas industri di Sumut,” ujar Edwin kepada media, Senin (18/5/2026).

Sementara itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, CW Wicaksono mengatakan wilayah Sumatera Bagian Utara memiliki peran strategis terhadap produksi migas nasional dengan kontribusi mencapai sekitar 30 persen. Ia juga mengungkapkan komitmen SKK Migas untuk menghadirkan investasi besar ke Sumatera Utara dengan nilai mencapai US$300 juta atau setara Rp4,8 triliun.

“Kami berupaya membawa investasi sekitar US$300 juta ke wilayah ini. Kami sangat menghargai dukungan pemerintah daerah, karena tantangan investasi di masa depan 2025-2030 akan semakin sulit,” ungkap CW Wicaksono.

Tak hanya fokus pada investasi baru, SKK Migas juga berencana memfasilitasi pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melakukan studi banding ke Jambi maupun Sumatera Selatan. Program tersebut bertujuan mempelajari tata kelola sumur tua yang melibatkan koperasi dan masyarakat secara legal dan produktif.

“Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat implementasi regulasi pengelolaan sumur tua secara tepat,” tegasnya.

Di sisi lain, Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya menekankan pentingnya pemangkasan birokrasi guna mempercepat proses investasi migas di daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kata Surya, berkomitmen mendukung penuh kelancaran investasi sektor energi agar segera memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Segala sesuatu yang disampaikan akan menjadi catatan kami untuk dilaporkan kepada Bapak Gubernur. Kami minta proses perizinan dipercepat agar investasi segera terealisasi,” ujar Surya.

Selain percepatan investasi, Pemerintah Provinsi Sumut juga berharap pengelolaan sumur minyak rakyat dapat berjalan secara legal, aman, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.