Pemerintah Bedakan Insentif EV Nikel dan LFP, Begini Respon BYD

BYD Indonesia mencatat penjualan lebih dari 54.000 unit (FOTO: NET)

JAKARTA - Pemerintah tengah merancang penyaluran kembali bantuan insentif untuk kendaraan bertenaga listrik.

Namun, pemberian insentif ini nantinya akan dikategorikan berdasarkan jenis teknologi baterai yang digunakan, di mana kendaraan dengan baterai berbasis nikel akan mendapatkan nilai insentif yang lebih besar. 

Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa rancangan skema ini dikhususkan bagi kendaraan listrik murni (BEV) dan tidak mencakup kendaraan hibrida.

Baca Juga

SKK Migas Edukasi Mahasiswa PMII UPI Sumenep Soal Hulu Migas

Salah satu pilar utama dukungan tersebut diberikan melalui kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung oleh pemerintah.

Saat ini, pemerintah sedang melakukan pengkajian mendalam untuk menetapkan skema paling efisien yang akan diimplementasikan. Purbaya menjelaskan lebih lanjut bahwa proses pemberian subsidi akan dibedakan sesuai teknologi baterainya.

"Itu untuk yang utamanya EV. Bukan hybrid. Jadi yang baterainya berdasarkan nikel dan non-nikel akan berbeda skemanya. Tapi yang itu nanti (dijelaskan) Menteri Perindustrian," tambahnya.

Penetapan subsidi yang lebih tinggi untuk kendaraan listrik berbasis nikel merupakan bagian dari strategi besar program hilirisasi industri nasional. Indonesia memiliki ambisi untuk mengoptimalkan cadangan nikel yang melimpah guna memberikan nilai tambah signifikan bagi ekonomi domestik.

"Kenapa saya pakai nikel yang besar subsidinya, karena supaya baterai kami kepakai," jelas Purbaya.

BYD, selaku produsen mobil listrik di Indonesia yang mengusung teknologi baterai LFP, turut memberikan tanggapan atas rencana kebijakan tersebut. 

Head of PR & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, menyampaikan bahwa apa pun jenis baterainya, pada dasarnya memiliki visi yang sejalan.

"Saya belum bisa memberi tanggapan karena belum ada informasi resmi terkait hal tersebut. Tapi saya percaya tentunya intensi dari pemerintah untuk kami bisa sesegera mungkin mendukung transisi energi mengurangi subsidi bahan bakar. Apalagi dengan uncertainty dan situasi geopolitik sekarang menjadi semakin kompleks untuk tetap bergantung pada ekosistem. Dan kami memang berharap salah satunya melalui teknologi baru, apa pun dari teknologi baterainya walaupun nikel, walaupun LFP itu dua-duanya sama-sama mendukung niat baik pemerintah tersebut. Dan selanjutnya akan diserahkan kepada pemerintah untuk menentukan," kata Luther, Selasa (12/5/2026).

Luther menilai bahwa BYD sudah menyiapkan strategi jangka panjang, sementara regulasi terkait insentif merupakan bagian dari dinamika pasar yang ada.

Pihaknya berharap kebijakan ini dapat menjadi pendorong angka penjualan demi mendukung target transisi energi nasional.

"Dan kami juga berharap memang ini adalah booster dari pencapaian penjualan. Tapi tujuan utamanya adalah memang bagaimana produk-produk BYD ini mampu mendukung keseluruhan keinginan dari transisi energi tersebut," sebut Luther.