Investor China Melirik Potensi Energi Baru Terbarukan di NTB

Kepala DPMPTSP NTB Irnadi Kusuma .

MATARAM – Sejumlah Investor China mulai menunjukkan ketertarikan serius untuk menggarap potensi Energi Baru Terbarukan di NTB guna mendukung transisi energi hijau.

Wilayah Nusa Tenggara Barat memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat variatif, mulai dari energi surya hingga potensi angin yang melimpah.

Lalu Gita Ariadi menyatakan bahwa pemerintah daerah siap memberikan kemudahan perizinan bagi para pemodal yang berkomitmen membangun infrastruktur energi bersih.

Baca Juga

Alva Tanggap Pasar Motor Listrik dengan Perluas Jaringan Dealer

"Kami menyambut baik ketertarikan investor China untuk mengembangkan potensi energi baru terbarukan di daerah ini, terutama di sektor tenaga surya dan bayu," ujar Lalu Gita Ariadi, sebagaimana dilansir dari mataram.antaranews.com, Selasa (28/4/2026).

Langkah ini sejalan dengan visi daerah untuk menjadi pusat pengembangan teknologi ramah lingkungan di kawasan timur Indonesia.

Penjabat Gubernur NTB tersebut menjelaskan bahwa masuknya modal asing akan mengakselerasi pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat tanpa merusak ekosistem lingkungan.

Sutedjo berpendapat bahwa kehadiran teknologi energi bersih dari luar negeri sejatinya berfungsi untuk meningkatkan ketahanan energi lokal secara berkelanjutan.

"Investasi ini diharapkan tidak hanya membawa modal, tetapi juga transfer teknologi yang berguna bagi tenaga kerja lokal di masa depan," kata Lalu Gita Ariadi, sebagaimana dilansir dari mataram.antaranews.com, Selasa (28/4/2026).

Pihak investor telah melakukan survei awal di beberapa titik strategis yang memiliki intensitas cahaya matahari tertinggi sepanjang tahun.

Hasil kajian sementara menunjukkan bahwa 2 kabupaten memiliki profil yang sangat cocok untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya skala besar.

Pemerintah pusat juga memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif hijau ini sebagai bagian dari komitmen nasional menurunkan emisi gas rumah tangga.

Diharapkan pada akhir tahun 2026, nota kesepahaman kerja sama antara pihak swasta China dan pemerintah daerah sudah bisa ditandatangani secara resmi.