Ahmad Labib Jaga Ketahanan Energi Nasional Lewat Kesadaran BBM

Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib

JAKARTA – Anggota DPR Ahmad Labib menekankan pentingnya efisiensi distribusi BBM agar tetap sasaran demi menjaga Ketahanan Energi Nasional dari beban subsidi berlebih.

Stabilitas ekonomi dalam negeri sangat bergantung pada bagaimana pemerintah dan masyarakat mengelola konsumsi bahan bakar setiap harinya.

Ahmad Labib berpendapat bahwa masyarakat dengan kategori ekonomi mapan harus memiliki kesadaran moral untuk tidak mengambil jatah energi yang diperuntukkan bagi warga miskin.

Baca Juga

Alva Tanggap Pasar Motor Listrik dengan Perluas Jaringan Dealer

"Kita ingin agar ketahanan energi nasional ini tetap terjaga, sehingga anggaran subsidi tidak terbebani oleh mereka yang sebenarnya mampu membeli BBM non-subsidi," kata Ahmad Labib, sebagaimana dilansir dari fraksigolkar.com, Selasa (28/4/2026).

Penyimpangan distribusi energi di lapangan seringkali menjadi pemicu utama membengkaknya defisit anggaran negara yang seharusnya bisa dialokasikan ke sektor produktif lain.

Anggota Komisi 12 DPR RI ini menegaskan bahwa penggunaan bahan bakar minyak yang tepat sasaran akan memberikan ruang fiskal yang lebih sehat bagi pembangunan infrastruktur.

"Saya meminta kepada kelompok masyarakat yang mampu agar tidak beralih menggunakan BBM subsidi, karena hal tersebut mengganggu keadilan sosial," ujar Ahmad Labib, sebagaimana dilansir dari fraksigolkar.com, Selasa (28/4/2026).

Pengawasan ketat terhadap sistem digitalisasi di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum menjadi kunci utama dalam meminimalisir praktik kecurangan konsumen.

Pemerintah terus didorong untuk memperbarui data penerima subsidi secara berkala agar tidak ada celah bagi oknum yang ingin memanfaatkan situasi ekonomi global.

Legislator asal Dapil Jawa Timur 10 tersebut meyakini bahwa perlindungan terhadap ketersediaan energi dalam jangka panjang memerlukan pengorbanan dari kelas menengah ke atas.

Disiplin dalam mengonsumsi energi non-subsidi merupakan bentuk kontribusi nyata warga negara dalam menjaga kemandirian bangsa di sektor energi.

Transparansi penyaluran energi menjadi harga mati yang harus diwujudkan demi menjamin hak-hak masyarakat kurang mampu tetap terlindungi dengan baik.