Kemendikdasmen
Upaya pemulihan sektor pendidikan di wilayah terdampak banjir dan longsor kini menjadi perhatian serius pemerintah.
Kemendikdasmen Targetkan Pemulihan Pendidikan Pascabencana Tiga Tahun di Aceh, Sumut, dan Sumbar
JAKARTA - Upaya pemulihan sektor pendidikan di wilayah terdampak banjir dan longsor kini menjadi perhatian serius pemerintah.
Setelah bencana melanda sejumlah daerah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, berbagai langkah percepatan mulai dijalankan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali normal.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan pemulihan terhadap kondisi layanan pendidikan pascabencana banjir dan longsor di wilayah Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat berlangsung dalam waktu 3 tahun.
Baca Juga
“Mungkin kami target pemulihan ini sama dengan BNPB, 3 tahun,” kata Perwakilan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Kemendikdasmen Jamjam Muzaki dalam acara Dialog Kebijakan Kemendikdasmen di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Selasa.
Target tersebut menjadi kerangka waktu yang diselaraskan dengan program pemulihan lintas sektor, sehingga rehabilitasi pendidikan berjalan seiring dengan perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya.
Prioritas Perbaikan Sarana dan Prasarana Tahun Ini
Pada tahap awal, fokus utama diarahkan pada pembenahan sarana dan prasarana pendidikan yang terdampak langsung oleh bencana. Kerusakan bangunan sekolah, ruang kelas, serta fasilitas penunjang pembelajaran menjadi prioritas agar aktivitas belajar dapat kembali berlangsung dengan aman dan layak.
Di tahun ini, ia mengatakan yang diprioritaskan adalah pemulihan sarana dan prasarana pendidikan, yang akan didukung dengan penyesuaian kebijakan.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa selain pembangunan fisik, aspek regulasi juga turut disesuaikan untuk mempercepat proses pemulihan. Kebijakan yang fleksibel diharapkan dapat membantu satuan pendidikan tetap beroperasi meski dalam kondisi darurat.
Distribusi Tenda dan Ruang Kelas Darurat
Untuk memastikan proses belajar tidak terhenti, Kemendikdasmen mengambil langkah cepat dengan menghadirkan fasilitas sementara. Upaya ini dilakukan guna menjamin akses pendidikan tetap tersedia bagi siswa di daerah terdampak.
Guna membantu akses pendidikan secara darurat, ia menambahkan saat ini pihaknya sudah mendirikan tenda darurat untuk menjalankan layanan pendidikan.
Jamjam menyebutkan setidaknya sebanyak 168 tenda sudah disalurkan untuk mendukung pemulihan layanan pendidikan pascabencana secara bertahap.
"Kami sudah distribusi sekitar 168 tenda dan mungkin saat ini masih ada banyak sekolah yang ada di tenda gitu ya. Juga ada 44 sekolah yang kita bangunkan ruang kelas darurat jadi semi permanen untuk sementara sampai proses pemulihan berjalan," ujarnya.
Keberadaan tenda dan ruang kelas darurat semi permanen tersebut menjadi solusi sementara agar siswa tetap bisa mengikuti pembelajaran meskipun gedung sekolah belum sepenuhnya pulih.
Tantangan Akses dan Infrastruktur Penghubung
Selain kerusakan bangunan sekolah, tantangan lain yang dihadapi adalah terputusnya akses menuju satuan pendidikan. Infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat banjir dan longsor membuat mobilitas siswa maupun guru menjadi terhambat.
Di samping itu, pihaknya juga terus berupaya untuk memulihkan akses menuju satuan pendidikan agar bisa pulih, mengingat masih adanya jembatan di Aceh Tengah yang belum tersambung sehingga membuat para guru harus menyeberangi sungai dengan tali untuk mengajar.
“Karena jembatan terputus atau misalkan jalannya kena longsor atau kebanjiran sehingga tidak bisa dilalui, siswa maupun guru tidak bisa ke sekolah. Ada kasus, misalkan di Aceh Tengah, mungkin sampai sekarang ada beberapa yang jembatannya belum pulih, guru-guru kita harus menyeberangi sungai dengan menggunakan sling gitu, jadi kayak tambang gitu, menggunakan sling saja,” imbuhnya.
Kondisi tersebut menggambarkan tantangan nyata di lapangan yang masih dihadapi tenaga pendidik. Meski demikian, komitmen untuk tetap memberikan layanan pendidikan terus dijalankan di tengah keterbatasan.
Pendampingan Sosial bagi Warga Sekolah
Pemulihan pendidikan tidak hanya menyangkut bangunan fisik dan akses transportasi, tetapi juga kondisi psikososial warga sekolah yang terdampak bencana. Trauma akibat bencana berpotensi memengaruhi proses belajar dan kesejahteraan siswa maupun guru.
Ia menambahkan pihaknya juga terus memberikan layanan pendampingan sosial kepada warga sekolah yang terdampak bencana alam tersebut.
Pendampingan sosial ini menjadi bagian penting dari proses pemulihan menyeluruh. Dengan dukungan tersebut, diharapkan siswa dan tenaga pendidik dapat kembali menjalani aktivitas belajar mengajar dengan lebih tenang dan fokus.
Secara keseluruhan, target pemulihan selama tiga tahun mencerminkan pendekatan bertahap yang mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, kebijakan, aksesibilitas, hingga kondisi sosial warga sekolah. Upaya ini diharapkan mampu mengembalikan layanan pendidikan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ke kondisi yang lebih baik dan aman pascabencana.
Rekomendasi
