Indonesia Luncurkan B57+ di IES 2026, Bidik Jadi Hub Bisnis Dunia Islam
JAKARTA - Indonesia Economic Summit (IES) 2026 tidak hanya dirancang sebagai panggung pertukaran gagasan kebijakan ekonomi, tetapi juga diposisikan sebagai ruang lahirnya kerja sama bisnis lintas negara yang lebih konkret.
Dalam forum ini, Indonesia akan memperkenalkan inisiatif baru bertajuk B57+ (Business 57 Class), sebuah platform yang ditujukan untuk memperkuat jejaring bisnis negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim serta para pengusaha Muslim di berbagai belahan dunia.
Peluncuran B57 Plus akan menjadi bagian penting dari rangkaian IES 2026 yang berlangsung pada 3–4 Februari 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta. Forum ini disiapkan sebagai tempat pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan lembaga internasional untuk mendorong kolaborasi ekonomi yang lebih terarah dan berdampak nyata.
Baca JugaPrabowo Dorong Pembangunan Rusun Subsidi Meikarta Secara Cepat Masif Nasional 2026
“Disini yang tadi saya sudah utarakan sekali lagi adalah peluncuran daripada B57 class atau bisnis 57 class,” kata Ketua Dewan Pengawas (Chair of the Board of Trustees) Indonesian Business Council (IBC) Arsjad di Jakarta.
IES 2026 Sebagai Ruang Aksi Ekonomi Lintas Negara
IES 2026 dirancang tidak sekadar sebagai ajang diskusi, melainkan juga forum yang mampu menghasilkan langkah nyata dalam kerja sama ekonomi internasional. Menurut Arsjad, B57 Plus hadir untuk menjawab kebutuhan akan wadah yang tidak hanya mengidentifikasi peluang, tetapi juga mendorong realisasi kemitraan bisnis di tengah situasi global yang semakin kompleks.
“Sekarang itu ada 52 negara Islam nah classnya itu adalah beberapa banyak juga pengusaha-pengusaha muslim di negara-negara non-islam yang namanya B57 class,” lanjut dia.
Arsjad menekankan bahwa di tengah dinamika geopolitik dan tantangan ekonomi dunia, kerja sama lintas kawasan menjadi semakin penting. “Di tengah situasi global saat ini, yang kami dorong adalah bagaimana membangun cross-border dan regional partnership yang konkret. IES 2026 tidak berhenti di diskusi, tapi yang paling penting adalah aksi,” ujarnya.
Dengan pendekatan tersebut, forum ini diharapkan tidak hanya mempertemukan para pemangku kepentingan, tetapi juga memfasilitasi kesepakatan yang bisa langsung ditindaklanjuti dalam bentuk investasi dan kolaborasi bisnis.
Jejaring B57 dan Posisi Strategis Indonesia
Arsjad menjelaskan bahwa B57 Class mencerminkan jaringan bisnis yang mencakup 57 negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk pengusaha Muslim di negara-negara non-Islam. Selama ini, belum ada forum yang secara khusus memfokuskan diri pada penguatan jejaring ekonomi dalam lingkup tersebut.
“Selama ini belum pernah ada forum yang secara khusus fokus pada ekonomi B57. Melalui Business 57 Class ini, Indonesia ditunjuk sebagai hub Asia Pasifik,” ungkapnya.
Penunjukan Indonesia sebagai hub Asia Pasifik dinilai strategis karena membuka peluang lebih luas bagi Tanah Air untuk memperkuat perannya dalam jaringan ekonomi dunia Islam. Posisi ini memungkinkan Indonesia memperluas akses pasar, meningkatkan arus investasi, serta mendorong kolaborasi bisnis lintas kawasan.
Arsjad menilai, penetapan Indonesia sebagai simpul utama jejaring B57 akan meningkatkan posisi negara dalam memanfaatkan potensi ekonomi berbasis populasi Muslim. “Ini akan meningkatkan posisi Indonesia, bagaimana kita bisa mencari dan memperluas akses pasar ke negara-negara Islam. Contohnya produk halal yang sangat potensial untuk diekspor,” jelasnya.
Dalam kerangka ini, B57 Plus tidak hanya berfungsi sebagai forum pertemuan, tetapi juga sarana membangun kemitraan konkret antar pelaku usaha dari Asia, Timur Tengah, Afrika, hingga kawasan lain yang memiliki keterkaitan dengan ekonomi berbasis populasi Muslim.
Dari Dialog Menuju Kerja Sama Nyata
Lebih jauh, Arsjad menekankan bahwa IES 2026 dirancang untuk menerjemahkan dialog kebijakan menjadi kerja sama yang berdampak langsung. Selain membahas isu strategis global dan regional, forum ini juga akan menindaklanjuti peluang kolaborasi di berbagai sektor, mulai dari investasi, pengembangan sumber daya manusia, hingga industrialisasi.
“IES 2026 menunjukkan bahwa dialog kebijakan bisa diterjemahkan menjadi pengaruh kebijakan, fasilitasi investasi, dan kerja sama yang konkret. Bukan hanya bicara kebijakan, tapi aksi. Itu yang kita butuhkan sekarang,” tegasnya.
Sejumlah kemitraan lintas negara juga disebut akan diperkuat dalam rangkaian pembahasan IES 2026. Di antaranya adalah kerja sama pengembangan sumber daya manusia dengan Jepang, kolaborasi transisi hijau bersama Inggris, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus dengan Singapura.
“Selain pembahasan antarnegara, kami juga mendorong pembukaan akses pasar dan peluang investasi baru,” kata Arsjad.
Dengan demikian, IES 2026 diharapkan menjadi wadah yang mampu menghubungkan kepentingan kebijakan dengan kebutuhan dunia usaha secara lebih seimbang.
Profil IES 2026 dan Agenda Global
Sebagai informasi, IES 2026 akan menghadirkan sekitar 100 pembicara dari dalam dan luar negeri. Dari Indonesia, forum ini dijadwalkan dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Sejumlah menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga perwakilan Danantara juga akan terlibat.
Dari internasional, hadir pimpinan lembaga global, investor, serta sovereign wealth fund dari Asia, Timur Tengah, Eropa, hingga Amerika Utara. Di antaranya perwakilan Bank Dunia, OECD, ADB, AIIB, EIB, serta sovereign fund seperti Khazanah dan Mubadala.
Dengan kombinasi agenda kebijakan, jejaring bisnis, dan peluncuran B57 Class, IES 2026 diarahkan untuk memperkuat peran Indonesia dalam arsitektur kerja sama ekonomi global. Pada saat yang sama, forum ini diharapkan mampu memosisikan Indonesia sebagai salah satu simpul penting dalam jejaring bisnis negara-negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sekaligus membuka
Rekomendasi
