Kemendikdasmen Salurkan Rp94 Miliar untuk Pemulihan Pendidikan Pascabencana
JAKARTA - Pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana menjadi salah satu fokus utama pemerintah agar hak belajar anak-anak tetap terpenuhi.
Di tengah berbagai tantangan pascabencana yang melanda sejumlah daerah di Pulau Sumatera, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengambil langkah konkret dengan menyalurkan bantuan dana pendidikan dalam jumlah signifikan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan, meskipun dalam kondisi yang serba terbatas.
Kemendikdasmen mencatat, bantuan tersebut difokuskan untuk wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana. Dukungan tidak hanya diberikan dalam bentuk dana, tetapi juga sarana pembelajaran darurat, bantuan bagi guru, hingga layanan psikososial bagi satuan pendidikan.
Baca Juga
Penyaluran Dana Pendidikan untuk Wilayah Terdampak Bencana
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyalurkan total bantuan dana sebesar Rp94,84 miliar guna mendukung pemulihan layanan pendidikan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan ini menjadi bagian dari respons pemerintah untuk memulihkan sistem pendidikan yang terdampak akibat bencana alam di wilayah Sumatera.
“Dalam rangka penanganan bencana Sumatera, Kemendikdasmen membutuhkan anggaran Rp5,03 triliun. Dari total kebutuhan tersebut, Kemendikdasmen telah menyalurkan bantuan sebesar Rp94,84 miliar pada akhir tahun 2025, sehingga masih terdapat kekurangan dana di luar yang telah disalurkan,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti di Jakarta.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dana yang telah dilakukan merupakan tahap awal dari kebutuhan anggaran yang jauh lebih besar. Pemerintah masih terus mengupayakan pemenuhan kekurangan anggaran agar pemulihan pendidikan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Fokus Bantuan pada Layanan Pendidikan dan Guru
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa dari total bantuan Rp94,84 miliar yang telah disalurkan, dana tersebut terbagi ke dalam dua fokus utama. Sebesar Rp61,9 miliar digunakan untuk mendukung layanan pendidikan selama masa pemulihan, sementara Rp32,9 miliar dialokasikan untuk dukungan tunjangan khusus bagi guru terdampak bencana.
Pembagian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan paling mendesak di lapangan. Di satu sisi, peserta didik membutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan belajar mengajar dapat terus berlangsung. Di sisi lain, para guru juga memerlukan dukungan agar tetap dapat menjalankan perannya sebagai pendidik di tengah kondisi pascabencana.
Bantuan Sarana Darurat untuk Proses Pembelajaran
Untuk mendukung layanan pendidikan selama masa pemulihan, Kemendikdasmen menyalurkan berbagai bentuk bantuan fisik. Mu'ti merinci bahwa kementeriannya telah menyalurkan sebanyak 27 ribu paket school kit, 168 unit tenda untuk pembelajaran darurat, 147 unit ruang kelas darurat, serta 147 ribu buku bagi peserta didik di wilayah terdampak.
Bantuan tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak satuan pendidikan yang mengalami kerusakan fasilitas akibat bencana. Tenda dan ruang kelas darurat digunakan sebagai solusi sementara agar kegiatan belajar mengajar tetap dapat berlangsung meskipun gedung sekolah belum sepenuhnya pulih.
Selain itu, school kit dan buku pelajaran diberikan untuk memastikan siswa tetap memiliki perlengkapan dasar belajar. Dengan dukungan ini, proses pembelajaran diharapkan tidak terhenti dan dapat berjalan meski dalam kondisi yang belum ideal.
Dukungan Operasional, Guru, dan Layanan Psikososial
Selain bantuan sarana pembelajaran, Kemendikdasmen juga menyalurkan dana operasional pendidikan darurat kepada 1.339 satuan pendidikan. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung operasional sekolah selama masa pemulihan, termasuk kebutuhan administratif dan pelaksanaan pembelajaran.
Di sisi tenaga pendidik, Kemendikdasmen memberikan tunjangan khusus kepada 16.467 guru yang terdampak bencana. Dukungan ini diharapkan dapat membantu para guru tetap fokus menjalankan tugasnya, meskipun mereka juga terdampak secara langsung oleh kondisi pascabencana.
Tidak hanya aspek fisik dan finansial, kementerian juga memberikan dukungan layanan psikososial kepada 680 satuan pendidikan. Layanan ini penting untuk membantu peserta didik dan tenaga pendidik memulihkan kondisi psikologis pascabencana, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih baik.
“Semoga seluruh bantuan tersebut dapat mendukung kebutuhan anak-anak kita untuk tetap mendapatkan hak pendidikannya meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas,” ujar Mu'ti.
Kebijakan Pembelajaran Adaptif di Masa Pascabencana
Sebagai langkah lanjutan, Kemendikdasmen juga menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana. Surat edaran ini dilengkapi dengan petunjuk teknis penyelenggaraan pembelajaran sebagai respons cepat untuk memulihkan layanan pendidikan di wilayah pascabencana.
“Kebijakan ini menjadi pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran 2025-2026 yang dimulai pada 5 Januari 2026 dengan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi lapangan,” kata Mu'ti.
Melalui kebijakan tersebut, satuan pendidikan diberi fleksibilitas dalam menerapkan kurikulum dan asesmen sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Pendekatan adaptif ini diharapkan dapat membantu sekolah tetap menjalankan fungsi pendidikan tanpa mengabaikan situasi dan keterbatasan yang dihadapi pascabencana.
Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan dan hak belajar anak-anak Indonesia tetap terjaga, meskipun dihadapkan pada tantangan bencana alam.
Rekomendasi
Berita Lainnya
