KKP Tingkatkan Standar Penangkapan Ikan Demi Saingi Pasar Global
JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen untuk memperketat sistem penangkapan ikan, bukan semata-mata untuk menambah produksi, tetapi untuk memastikan kualitas produk perikanan nasional mampu menembus pasar global.
Perubahan ini sejalan dengan tuntutan buyer internasional yang kini semakin selektif dan menuntut standar ketelusuran tinggi, sertifikasi kapal, serta data tangkapan yang akurat.
Tuntutan Pasar Global Mendorong Penyesuaian Regulasi
Baca JugaHarga CPO Melemah, Pasar Sawit Global Waspadai Tekanan dari Penguatan Ringgit
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menekankan bahwa pengetatan sistem penangkapan ikan merupakan langkah adaptasi terhadap aturan perdagangan internasional yang terus berkembang.
“Sebetulnya bukan siasat, ketika itu menjadi aturan internasional ya kita harus melakukan adaptasi. Karena kalau kita memaksa dengan standar lama, mereka akan menolak. Jadi ini tuntutan global yang harus kita ikuti,” ujar Lotharia di TPI Kejawanan.
Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan kawasan Eropa, mewajibkan seluruh produk perikanan memiliki traceability yang jelas, sertifikasi kapal, dan data tangkapan yang lengkap. Standar ini menjadi salah satu penentu diterima atau tidaknya produk laut dari Indonesia di pasar internasional. Menurut Lotharia, jika sistem ini tidak segera diadopsi, Indonesia berisiko kalah bersaing dengan negara lain yang lebih dulu menyesuaikan diri.
Modernisasi Kapal dan Peningkatan Kapasitas Nelayan
Indonesia memiliki potensi besar di sektor perikanan tangkap, tetapi sebagian nelayannya masih menggunakan metode konvensional. Selama 26 tahun terakhir, modernisasi kapal berjalan secara bertahap. “Sekarang kita sedang memperbaiki itu. Kapal-kapal mulai diberi tanda identitas, dicatat tonasenya, dan diinspeksi sesuai ketentuan,” jelas Lotharia.
KKP kini fokus memberikan asistensi dan edukasi bagi nelayan agar memenuhi syarat sertifikasi internasional. Program ini mencakup pelatihan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, pengisian logbook digital, dan pengawasan rantai pasok. Semua langkah ini memastikan data tangkapan tidak hanya tercatat, tetapi juga terverifikasi, sehingga produk perikanan Indonesia layak masuk pasar global.
Kepatuhan Regulasi sebagai Kunci Nilai Ekspor
Lotharia menekankan bahwa kepatuhan terhadap regulasi global bukan hanya formalitas, tetapi berdampak langsung pada nilai ekspor. Produk seperti udang dan rajungan Indonesia memiliki daya saing tinggi, khususnya di Amerika Serikat. Bahkan rajungan Indonesia menjadi salah satu yang paling diminati karena kualitas dan ketersediaannya yang stabil.
“Sayang kalau ikan kita banyak tapi hanya dikonsumsi di dalam negeri tanpa nilai tambah ekspor. Karena itu, kami dorong agar standar hasil tangkapan bisa diterima di pasar global. Nilai ekonominya tinggi dan bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan,” tambahnya. Dengan standar penangkapan yang lebih tinggi, nelayan tidak hanya memperoleh hasil tangkapan, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar.
Transformasi Nelayan Menuju Standar Internasional
Arah kebijakan pemerintah kini tidak lagi sekadar menambah volume produksi, tetapi juga menata keberlanjutan dan tata kelola perikanan tangkap. Lotharia menegaskan bahwa transformasi ini menuntut nelayan tradisional menyesuaikan diri dengan standar internasional tanpa kehilangan identitas lokal.
“Transformasi ini memang tidak mudah. Tapi kalau kita tidak mulai, kita akan tertinggal. Kita ingin nelayan Indonesia tidak hanya bisa menangkap ikan, tapi juga mendapatkan nilai ekonomi yang lebih besar dari hasil tangkapannya,” tegasnya. Melalui program sertifikasi, digitalisasi kapal, dan peningkatan kapasitas SDM, KKP berharap seluruh pelaku perikanan nasional mampu menembus pasar global dengan lebih percaya diri dan memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian nelayan.
Rekomendasi
