Proyek Tol Strategis Akses Patimban Capai Separuh Pembangunan
JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam pembangunan infrastruktur melalui daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) 2025 yang baru dirilis.
Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedelapan atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021, ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 September 2025. Dalam daftar PSN 2025, tercatat sebanyak 50 proyek jalan tol, dengan 18 di antaranya berada di wilayah Jawa Barat.
Salah satu proyek utama adalah Tol Akses Patimban sepanjang 37,05 kilometer, yang konstruksinya saat ini sudah berjalan sekitar separuh. Proyek ini menjadi vital untuk memperkuat akses dari Tol Cipali menuju Pelabuhan Patimban di Subang. Pelabuhan ini, yang mulai beroperasi pada 20 Desember 2020, dibangun untuk meningkatkan daya saing logistik nasional dan menyeimbangkan arus logistik, khususnya untuk mengurangi beban di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Baca JugaMahkamah Konstitusi Bacakan Putusan Penting, UU TNI dan UU ASN Jadi Sorotan
Perkembangan Konstruksi dan Pembebasan Lahan
Sejak awal 2023, pemerintah mulai membangun Tol Akses Patimban. Konstruksi proyek ini dibagi dalam empat paket pengerjaan, dengan kontrak Paket 1-3 ditandatangani pada November 2023, sementara Paket 4 dikerjakan langsung oleh pemerintah. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan, tol ini dibangun untuk menghubungkan pelabuhan dengan kawasan industri di Cikarang, Cibitung, dan Karawang.
Per Juli 2025, rata-rata progres konstruksi keempat paket mencapai 46,93%. Perincian progres masing-masing paket sebagai berikut: Paket 1 (KM 14+110 – KM 21+800) 38,29%, Paket 2 (KM 21+800 – KM 28+000) 50,97%, Paket 3 (KM 28+000 – KM 33+500) 47,26%, dan Paket 4 (KM 33+500 – KM 37+050) 51,19%.
Selain konstruksi, pembebasan lahan menjadi fokus penting agar proyek dapat berjalan sesuai target. Hingga Juli 2025, rata-rata pembebasan lahan keempat paket mencapai 88,61%. Per paket, progres pembebasan lahan adalah Paket 1 89,98%, Paket 2 91,78%, Paket 3 81,66%, dan Paket 4 91,05%.
Strategi Mendukung Pembangunan Pelabuhan Patimban
Pelabuhan Patimban dibangun sebagai salah satu alternatif untuk menyeimbangkan distribusi logistik nasional. Tanpa tol akses yang memadai, kinerja pelabuhan tidak optimal, karena distribusi dari dan ke kawasan industri utama di Jawa Barat utara, seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang, menjadi terbatas.
Pembangunan Tol Akses Patimban bertujuan untuk mendukung jalur logistik tersebut. Dengan tol ini, Pelabuhan Patimban dapat menjadi pilihan utama bagi pengiriman barang ekspor dan impor, sekaligus meringankan beban di Pelabuhan Tanjung Priok. BPJT menekankan bahwa infrastruktur ini akan memperkuat konektivitas kawasan industri, sekaligus mempercepat distribusi barang, terutama bagi industri manufaktur dan ekspor di Jawa Barat.
Target Penyelesaian dan Dampak Ekonomi
Pembangunan Tol Akses Patimban ditargetkan selesai pada akhir 2025. Dengan progres konstruksi yang sudah mencapai hampir 50% dan pembebasan lahan yang hampir rampung, pemerintah optimis proyek ini dapat memenuhi target tersebut.
Selain memperkuat konektivitas, tol ini diproyeksikan memberi dampak ekonomi signifikan. Akses logistik yang lebih cepat akan menurunkan biaya distribusi, meningkatkan efisiensi industri, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan barat dan utara Jawa. Keberadaan tol ini juga akan mendukung operasional Pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan alternatif ekspor-impor, sehingga Indonesia mampu meningkatkan daya saing logistik dan industri di tingkat global.
Dengan masuknya proyek Tol Akses Patimban ke dalam PSN 2025, pemerintah menegaskan pentingnya integrasi antara pembangunan infrastruktur jalan tol dan pengembangan pelabuhan. Hal ini menunjukkan upaya strategis pemerintah untuk mendorong percepatan distribusi logistik, efisiensi industri, serta pembangunan ekonomi yang merata di Jawa Barat dan Indonesia secara keseluruhan.
Artikel ini mengangkat sudut pandang percepatan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung logistik dan ekonomi, tetap mempertahankan seluruh kutipan dan fakta dari versi asli, dan panjangnya sekitar 800 kata dengan empat sub judul.
Rekomendasi
