OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegaskan Dukungan Program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Selasa, 14 Januari 2025

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tegas mendukung program ambisius pemerintah dalam penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo ini diharapkan dapat memberikan solusi signifikan terhadap kebutuhan hunian yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Dalam langkah konkret untuk mendukung inisiatif ini, OJK telah mengambil berbagai kebijakan penting serta mengirimkan arahan kepada perbankan dan lembaga jasa keuangan untuk memperluas pembiayaan rumah, Selasa, 14 Januari 2025.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerapkan beberapa langkah pelonggaran kebijakan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program tersebut. “Kebijakan terkait kualitas kredit KPR (Kredit Pemilikan Rumah) juga telah kami sesuaikan untuk mempermudah proses penyaluran kredit,” katanya dalam konferensi pers virtual yang berlangsung pada Selasa, 14 Januari 2025.

Langkah pelonggaran tersebut mencakup penilaian kualitas kredit KPR untuk debitur dengan plafon hingga Rp5 miliar, yang kini hanya dihitung berdasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga. Kebijakan ini memberikan kemudahan yang lebih besar dibandingkan kredit lainnya yang memerlukan analisis melalui tiga pilar utama yakni prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Dengan adanya penilaian yang lebih longgar ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan akses pembiayaan perumahan, tetapi juga mempercepat realisasi dari target hunian nasional.

Selain kebijakan pelonggaran kredit, aspek likuiditas perbankan juga menjadi perhatian utama dalam mendukung kesuksesan program perumahan ini. Mahendra Siregar menjelaskan bahwa kondisi likuiditas perbankan saat ini berada pada tingkat yang cukup baik. Data per November 2024 menunjukkan bahwa rasio pinjaman terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan berada di posisi 87,34%. "Menunjukkan kemampuan bank untuk meningkatkan penyaluran kredit, termasuk KPR," jelasnya lebih lanjut.

Kondisi likuiditas yang sehat ini merupakan sinyal positif bagi sektor perbankan untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung program perumahan bagi MBR. Ini juga meningkatkan optimisme bahwa program ini dapat direalisasikan dengan baik tanpa mengganggu stabilitas finansial perbankan nasional. Mahendra pun menambahkan, “OJK akan terus memantau perkembangan implementasi program ini dan siap menyesuaikan kebijakan lebih lanjut jika diperlukan, agar target tiga juta rumah dapat tercapai.”

Program penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi backlog perumahan yang masih menjadi permasalahan besar di Indonesia. Diharapkan, dengan adanya kebijakan dan dukungan dari OJK serta keterlibatan aktif lembaga perbankan, masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses perumahan layak dan terjangkau dapat merasakannya manfaatnya secara langsung.

Adapun sinergi dan kolaborasi antara OJK, pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan industri keuangan dan perbankan sangat krusial dalam menjalankan program ini. Diharapkan, langkah-langkah konkret dan kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Dengan demikian, langkah nyata OJK dalam mendukung program rumah MBR ini tidak hanya menunjukkan komitmen lembaga keuangan dalam membantu pemerintah, tetapi juga sebagai bukti nyata bahwa sektor keuangan memiliki peran vital dalam peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. OJK berharap, melalui inisiatif ini akan tercipta lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki rumah sendiri, sebuah impian yang semakin mendekati kenyataan.