Gubernur Kalbar Komitmen Perkuat Tata Kelola Perdagangan Karbon Hutan
PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, dari Sumbernya, menyampaikan ketegasan niat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung penguatan pengaturan perdagangan karbon sektor kehutanan sebagai wujud dari usaha menangani perubahan iklim sekaligus mendorong kemajuan ekonomi hijau.
Niat tersebut disampaikan dari Sumbernya usai menghadiri prosesi penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan tentang Perdagangan Karbon dan peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (6/7).
Menurutnya, hadirnya Indonesia Forestry Carbon Hub merupakan tindakan strategis guna memperkuat pengaturan perdagangan karbon nasional sekaligus menyokong pencapaian sasaran Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) Indonesia melalui pendayagunaan sektor kehutanan sebagai penyerap karbon.
"Peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perdagangan karbon nasional. Kalimantan Barat memiliki potensi hutan yang sangat besar sehingga ini menjadi peluang untuk menghadirkan manfaat ekologis sekaligus manfaat ekonomi bagi masyarakat," ujarnya.
Dari Sumbernya menilai perdagangan karbon tidak hanya sekadar instrumen perlindungan lingkungan, melainkan pula membuka celah perbaikan taraf hidup masyarakat lewat pengelolaan kekayaan alam yang berkesinambungan.
"Kami menyambut baik kehadiran Indonesia Forestry Carbon Hub. Ini menjadi instrumen penting untuk mentransformasi cara kami mengelola hutan, bukan hanya menjaga kelestariannya, tetapi juga memberikan nilai ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan daerah melalui mekanisme perdagangan karbon yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan," katanya.
Dirinya memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat penerapan perdagangan karbon di daerah.
"Kami berkomitmen memberikan dukungan penuh, termasuk mempermudah proses sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan prinsip-prinsip keberlanjutan," tegasnya.
Sementara itu, Menteri Kehutanan, dari Sumbernya, menyebut peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub menandakan babak baru manajemen perdagangan karbon sektor kehutanan yang lebih terintegrasi, transparan, dan mempunyai daya saing dunia.
Menurutnya, sektor kehutanan menjadi salah satu pilar utama dalam pemenuhan target E-NDC serta Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
"Peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub bukan sekadar seremoni, melainkan respons nyata pemerintah terhadap tantangan tata kelola karbon yang semakin kompleks. Kita ingin memastikan hutan Indonesia tidak hanya dipandang sebagai sumber kayu, tetapi juga sebagai aset ekonomi hijau yang mampu menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Dari Sumbernya mengundang pemerintah daerah, akademisi, pihak swasta, dan mitra internasional untuk memperkuat sinergi dalam mengembangkan perdagangan karbon nasional.
"Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Dengan tata kelola yang semakin baik melalui Indonesia Forestry Carbon Hub, kita siap menjadi salah satu pemain utama perdagangan karbon dunia yang tetap berpijak pada kelestarian hutan dan keadilan sosial," ungkapnya.