Empat Proyek Karbon Kehutanan Resmi Diluncurkan Pemerintah
JAKARTA - Kementerian Kehutanan resmi memulai implementasi perdagangan karbon kehutanan melalui peluncuran Persetujuan Menteri Kehutanan tentang penerbitan unit karbon dengan skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK).
Kebijakan ini menjadi langkah awal bagi proyek-proyek karbon kehutanan yang telah siap untuk diregistrasi dan dipasarkan.
“Kepada yang telah siap nanti diregistrasi dan didagangkan supaya tidak omon-omon saja, jadi bisa langsung ada yang konkret kami dagangkan,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam sambutannya di Kementerian Kehutanan, Senin (6/7/2026).
Peluncuran tersebut dihadiri Hashim Djojohadikusumo, Zulkifli Hasan, Budi Djiwandono, Eddy Soeparno, Friderica Widyasari Dewi, serta para duta besar dan gubernur.
Raja Juli Antoni mengatakan percepatan pengembangan perdagangan karbon merupakan hasil dukungan dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong ekonomi hijau di Indonesia.
Menurutnya, berbagai gagasan yang sebelumnya sulit diwujudkan kini mulai terealisasi dalam bentuk kebijakan dan proyek yang siap dijalankan.
“Semua ini terlaksana tentu karena leadership yang sangat kuat dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Yang dulu hanya khayalan sekarang bisa menjadi konkret, yang dulu hanya kemungkinan sekarang jadi mungkin dan terjadi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Kehutanan juga memperkenalkan empat proyek karbon yang siap diimplementasikan.
Proyek tersebut terdiri atas tiga proyek di kawasan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan satu proyek Perhutanan Sosial (PS).
Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa pengembangan perdagangan karbon kini tidak hanya menyasar kawasan konsesi, tetapi juga mulai diterapkan di kawasan konservasi seperti Way Kambas serta kawasan perhutanan sosial.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti bahwa manfaat ekonomi karbon diharapkan dapat dirasakan oleh lebih banyak kelompok masyarakat.
“Semuanya kata Presiden, segala sesuatu asal orientasinya untuk kesejahteraan masyarakat kami eksekusi. Oleh karena itu hari ini kami launching tiga PBPH dan satu perhutanan sosial sebagai simbol keberpihakan kami tidak hanya kepada yang besar tetapi kepada yang kecil juga,” katanya.
Ia menegaskan keberhasilan perdagangan karbon sangat bergantung pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
“Perdagangan karbon yang berintegritas hanya bisa dilakukan kalau kami melibatkan berbagai stakeholder,” ujar Raja Juli Antoni.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan pemerintah telah menjalin komunikasi dengan puluhan perusahaan besar dunia yang berminat menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat perdagangan karbon global.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan sistem pengawasan agar perdagangan karbon kehutanan tetap memiliki integritas dan kredibilitas tinggi di pasar internasional.
