Kemenhut Resmi Implementasikan Perdagangan Karbon Kehutanan
JAKARTA - Kementerian Kehutanan secara resmi memulai penerapan niaga karbon kehutanan lewat peresmian Persetujuan Menteri Kehutanan terkait pengeluaran unit karbon menggunakan program Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK).
Aturan tersebut menjadi langkah permulaan bagi agenda-agenda karbon kehutanan yang sudah siap untuk didaftarkan serta diperjualbelikan.
“Kepada yang telah siap nanti diregistrasi dan didagangkan supaya tidak omon-omon saja, jadi bisa langsung ada yang konkret kami dagangkan,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam pidatonya di Kementerian Kehutanan, Senin (6/7/2026).
Acara peresmian itu dihadiri oleh Hashim Djojohadikusumo, Zulkifli Hasan, Budi Djiwandono, Eddy Soeparno, Friderica Widyasari Dewi, serta sejumlah duta besar dan gubernur.
Raja Juli Antoni mengemukakan akselerasi pengembangan niaga karbon merupakan buah dukungan serta kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memajukan ekonomi hijau di Indonesia.
Menurutnya, aneka ide yang dulunya sukar diwujudkan kini mulai terwujud dalam wujud aturan serta agenda yang siap dilaksanakan.
“Semua ini terlaksana tentu karena leadership yang sangat kuat dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Yang dulu hanya khayalan sekarang bisa menjadi konkret, yang dulu hanya kemungkinan sekarang jadi mungkin dan terjadi,” ujarnya.
Dalam momentum tersebut, Kementerian Kehutanan pun memperkenalkan empat agenda karbon yang siap diterapkan.
Agenda itu mencakup tiga agenda di area Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) serta satu agenda Perhutanan Sosial (PS).
Raja Juli Antoni menjelaskan bahwasanya pengembangan niaga karbon kini tidak hanya menyasar area konsesi, melainkan juga mulai diaplikasikan di area konservasi seperti Way Kambas serta area perhutanan sosial.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti bahwa faedah ekonomi karbon diharapkan dapat dinikmati oleh lebih banyak golongan masyarakat.
“Semuanya kata Presiden, segala sesuatu asal orientasinya untuk kesejahteraan masyarakat kami eksekusi. Oleh karena itu hari ini kami launching tiga PBPH dan satu perhutanan sosial sebagai simbol keberpihakan kami tidak hanya kepada yang besar tetapi kepada yang kecil juga,” katanya.
Dari Sumbernya menekankan keberhasilan niaga karbon sangat bertumpu pada peran serta seluruh pemangku kepentingan.
“Perdagangan karbon yang berintegritas hanya bisa dilakukan kalau kami melibatkan berbagai stakeholder,” ujar Raja Juli Antoni.
Lebih jauh, dari Sumbernya memaparkan pemerintah telah melakukan komunikasi dengan puluhan perusahaan besar dunia yang tertarik menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat niaga karbon dunia.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan sistem pengawasan agar niaga karbon kehutanan tetap mempunyai integritas serta kredibilitas tinggi di pasar global.
