Studi Dunia Ungkap Siapa Sebenarnya Paling Memikul Biaya Pajak Karbon

JAKARTA  - Selama ini, sejumlah pemerintah beranggapan bahwa kebijakan harga karbon atau carbon pricing paling membebani kalangan masyarakat kurang mampu. Namun, riset internasional terbaru justru memperlihatkan realitas yang jauh lebih kompleks.

Studi yang menelaah data dari 88 negara tersebut menemukan bahwa jumlah pendapatan bukanlah faktor utama yang menentukan besarnya dampak kebijakan pajak karbon terhadap seseorang. Sebaliknya, pola konsumsi energi, lokasi tempat tinggal, dan kepemilikan kendaraan justru memiliki peran yang lebih signifikan.

Temuan ini berpotensi mengubah cara pemerintah berbagai negara dalam merancang skema kompensasi dan kebijakan transisi energi bagi masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan oleh tim ilmuwan dari Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) dan telah dimuat dalam Journal of Environmental Economics and Management.

Dilansir dari Earth, para peneliti menyusun basis data yang melibatkan sekitar 1,7 juta rumah tangga, merepresentasikan lebih dari lima miliar populasi dunia.

Setiap rumah tangga dianalisis berdasarkan total emisi karbon terkait pengeluaran harian mereka, mulai dari pola belanja, konsumsi energi rumah tangga, hingga transportasi.

Hasilnya cukup mengejutkan. Alih-alih mendapati perbedaan mencolok antara kelompok kaya dan miskin, peneliti justru menemukan variasi terbesar terjadi di antara rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang setara.

"Ketidakpastian mengenai dampak sosial dari kebijakan iklim menjadi persoalan bagi banyak pemerintah di seluruh dunia," kata penulis utama studi, Leonard Missbach.

Penelitian ini menunjukkan sekitar 95 persen variasi biaya karbon terjadi di dalam kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang sama, sementara perbedaan antar kelompok pendapatan hanya berkontribusi sekitar 5 persen.

Artinya, dua keluarga dengan penghasilan serupa bisa menghadapi beban biaya karbon yang sangat kontras.

Satu keluarga mungkin harus mengeluarkan biaya lebih tinggi lantaran setiap hari menggunakan mobil pribadi serta memanfaatkan bahan bakar fosil untuk kebutuhan rumah tangga. Sebaliknya, keluarga lain dengan pendapatan serupa bisa menanggung biaya jauh lebih rendah karena menggunakan energi yang lebih bersih serta transportasi umum.

Dengan kata lain, kebijakan kompensasi yang hanya berbasis pendapatan berisiko tidak tepat sasaran. Guna mengidentifikasi faktor yang paling berpengaruh, para peneliti menggunakan teknologi machine learning.

Analisis menunjukkan tiga faktor utama penentu beban karbon rumah tangga. Pertama, kepemilikan kendaraan bermotor. Kedua, lokasi tempat tinggal, khususnya perbedaan wilayah pedesaan dan perkotaan. Ketiga, tingkat serta jenis konsumsi energi rumah tangga.

"Kami menemukan bahwa pemerintah sering kali tidak mengetahui bagaimana biaya kebijakan iklim akan terdistribusi di masyarakat dan bagaimana kami dapat memberikan kompensasi secara efektif agar kebijakan tersebut diterima publik," ujar Missbach.

Kepemilikan sepeda motor maupun mobil menjadi faktor paling konsisten yang meningkatkan jejak karbon rumah tangga di hampir semua negara yang diteliti.

Penelitian juga mendapati bahwa tidak ada pola tunggal yang bersifat universal. Di negara seperti Niger, Togo, dan Burkina Faso, kepemilikan sepeda motor menjadi faktor dominan yang menentukan besarnya emisi karbon rumah tangga.

Sementara di Republik Ceko, Swedia, dan Latvia, lokasi tempat tinggal—apakah di kawasan pedesaan atau urban—lebih menentukan.

Di Nikaragua dan India, jenis bahan bakar untuk memasak menjadi faktor krusial. Rumah tangga yang memakai LPG tercatat mempunyai biaya karbon lebih tinggi ketimbang rumah tangga yang masih menggunakan kayu bakar.

Sementara di Filipina dan Swiss, kepemilikan peralatan rumah tangga seperti mesin cuci, lemari es, dan pendingin ruangan lebih berpengaruh terhadap jejak karbon.

Bantuan seragam berisiko salah sasaran. Temuan ini mengindikasikan bahwa skema kompensasi atau bantuan yang hanya berfokus pada kelompok pendapatan rendah kemungkinan kurang efektif.

Bahkan, dalam sejumlah kasus, bantuan yang diberikan secara merata justru dapat memperlebar kesenjangan karena tidak menjangkau rumah tangga yang sebenarnya paling terdampak.

Para peneliti menilai pemerintah perlu memahami karakteristik masyarakat secara lebih mendalam sebelum menerapkan kebijakan harga karbon.

Misalnya, di negara dengan emisi rumah tangga yang banyak dipengaruhi sektor transportasi, pemerintah dapat memberikan insentif kendaraan hemat energi serta memperkuat transportasi publik.

Sementara di negara di mana konsumsi energi rumah tangga menjadi faktor utama, penggunaan energi bersih dan peningkatan efisiensi bangunan dinilai lebih tepat.

"Kami sengaja tidak merekomendasikan kebijakan spesifik untuk masing-masing negara. Itu merupakan keputusan pemerintah. Namun penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan memahami bagaimana dampak kebijakan iklim tersebar di masyarakat," kata salah satu penulis studi, Jan Steckel.

Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa transisi menuju ekonomi rendah karbon bukan hanya soal mengurangi emisi, tetapi juga memastikan beban kebijakan dibagi secara adil di tengah masyarakat.