Selat Hormuz Dibuka: RI Tetap Patuh Kontrak Impor Migas Jangka Panjang
JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan komitmen Indonesia terkait kontrak impor jangka panjang minyak dan gas bumi (migas), sekalipun Selat Hormuz bakal dibuka kembali.
“Kalau persoalan impor minyak mentah, sekali pun Selat Hormuz-nya sudah dibuka, tetap kami sudah melakukan kontrak jangka panjang dengan negara-negara lain,” ujar Bahlil ketika ditemui setelah Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.
Walau begitu, Bahlil menambahkan, jika ada penawaran harga yang lebih murah, ia membuka peluang untuk mengakses impor migas asal Timur Tengah.
Sejalan dengan Bahlil, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, pun menyebut pemerintah bakal mendahulukan impor migas dari negara yang menawarkan harga lebih kompetitif.
“Seperti yang sudah dikatakan Pak Menteri, semua alternatif kalau lebih kompetitif tentu akan diprioritaskan,” ujar Laode.
Mengenai perkiraan harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pascapembukaan Selat Hormuz, Laode menginfokan bahwa Indonesia menentukan ICP berdasarkan hitungan bulanan.
Sebab itu, Laode bakal memakai momentum pembukaan Selat Hormuz sebagai acuan penetapan ICP pada bulan depan.
“Kami lihat dulu seberapa turunnya dengan adanya komitmen damai ini. Dari situ nanti kami hitung dengan formulanya,” ujar Laode.
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengklaim pada Minggu (14/6) bahwa kesepakatan damai antara AS dan Iran telah selesai dan Selat Hormuz bakal beroperasi lagi setelah penandatanganan kesepakatan pada Jumat (19/6).
"Kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah rampung," tulis Trump di platform media sosial miliknya, Truth Social.
"Dengan ini saya sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya tol, dan, secara bersamaan, mengizinkan pencabutan segera blokade Angkatan Laut AS. Kapal-kapal dunia, hidupkan mesin kami. Biarkan minyak mengalir!" kata Trump.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, meyakinkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah merancang beragam langkah demi menekan ketergantungan Indonesia pada pasokan energi impor.
Dia menilai, Presiden Prabowo sedari awal memposisikan kedaulatan energi sebagai salah satu program prioritas pemerintahannya, sehingga berbagai strategi disiapkan untuk menyusutkan ketergantungan terhadap pasokan energi luar negeri.
"Bangsa ini harus mandiri. Bangsa ini harus maju. Lepas dari ketergantungan pangan, lepas dari ketergantungan energi. Itu kan semua (usaha) Pak Prabowo," kata Qodari dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (13/6) lalu.