Mualem dan SKK Migas Sepakati Perubahan PoD Lapangan Gas Tengkulo

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyepakati penyampaian revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman).

“Mereka bersedia mengakomodir revisi PoD yang akan kami sampaikan,” kata Gubernur Mualem, melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, di Jakarta, Kamis (11 Juni 2026).

Gubernur Mualem, papar Nurlis, pada prinsipnya mendukung proyek Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman serta Mubadala Energy sebagai investornya. 

“Namun ada sejumlah hal pada PoD yang perlu diperbaiki sehingga tidak merugikan Aceh,” kata Nurlis. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor SKK Migas, Jakarta, pada Rabu malam (10 Juni 2026), dengan didampingi jajaran pejabat serta tenaga ahli Pemerintah Aceh.

Berdasarkan PoD yang ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026, pemrosesan gas dan kondensat direncanakan menggunakan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) di South Andaman, lalu disalurkan ke Onshore Receiving Facilities (ORF) di KEK Arun, Lhokseumawe. 

Mubadala Energy saat ini sedang menyiapkan tender pengadaan FPSO raksasa untuk mempercepat komersialisasi gas.

Namun, Gubernur Mualem menghendaki agar gas dan kondensat diproses di KEK Arun. “Jadi skema penyaluran gas langsung ke darat (onshore pipelining) untuk diolah di KEK Arun,” kata Nurlis. “Kemudian gas dan kondensat diproses di Onshore Processing Facility (OPF) dengan memanfaatkan fasilitas KEK Arun.”

Tujuan Gubernur, tambah Nurlis, adalah agar Blok Andaman membawa keuntungan bagi investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, serta masyarakat. Gubernur Mualem menegaskan bahwa Blok Andaman harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. 

“Pengolahan di darat sangat efektif mengaktifkan industri pupuk dan petrokimia lokal,” katanya. “Fasilitas darat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang sangat terisolasi di lepas pantai.”

Nurlis menyampaikan bahwa langkah ini akan mendorong multiplier effect bagi sektor industri dan lapangan usaha lain. Terkait opsi pemindahan pengolahan dari laut ke darat, hal ini merujuk pada keberhasilan proyek Blok Masela di Maluku, yang telah dikonfirmasi oleh Kepala SKK Migas. 

Mengenai publikasi proyek, kedua belah pihak sepakat menunda jumpa pers hingga seluruh tahapan revisi selesai agar memastikan proyek tersebut memberikan jaminan keuntungan nyata bagi rakyat Aceh.