ESDM Utamakan 17 GW PLTS dalam Revisi RUPTL PLN 2025–2034

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 guna mengakomodasi program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW). 

Langkah ini dilakukan agar proyek energi terbarukan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat terintegrasi secara resmi ke dalam jaringan listrik nasional.

Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Harris, menyatakan bahwa penyesuaian regulasi merupakan bagian krusial dalam menyusun strategi pelaksanaan proyek PLTS skala besar tersebut. Sesuai aturan yang berlaku, setiap pembangkit listrik yang terhubung ke jaringan nasional wajib terdaftar dalam dokumen RUPTL.

“Program 100 GW sedang disiapkan strateginya. Ketika berbicara strategi, tentu mencakup aspek regulasi dan saat ini proses tersebut sedang dipersiapkan,” ujar Harris dalam keterangan resmi, Selasa (9/6/2026).

Ia menambahkan, revisi RUPTL dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan sektor ketenagalistrikan nasional. Pemerintah membuka peluang penyesuaian dokumen tersebut demi mendukung percepatan transisi energi. Selain menyiapkan regulasi, Kementerian ESDM terus berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) guna memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan.

Sebagai langkah awal, pemerintah memprioritaskan pengembangan PLTS berkapasitas 17 GW. Untuk mendukung target tersebut, Kementerian ESDM bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyiapkan sekitar 24 ribu hektare lahan di Pulau Jawa. 

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot menegaskan komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan infrastruktur transmisi dan gardu induk PLN dengan lokasi pembangunan PLTS guna mempercepat penyaluran energi bersih ke masyarakat.