JAKARTA - Institute for Essential Services Reform (IESR) berpendapat bahwa rencana pengembangan bensin berbasis crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit yang diutarakan Presiden Prabowo Subianto belum tentu menjadi jalan keluar jangka panjang guna memperkuat ketahanan energi nasional.
Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, menjelaskan bahwa krisis energi yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi dari besarnya ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil yang tidak stabil akibat gejolak harga pasar global.
“Krisis yang terjadi saat ini pada dasarnya merupakan krisis energi fosil yang dipicu oleh tingginya ketergantungan Indonesia terhadap komoditas energi fosil, yang harganya sangat volatil akibat berbagai faktor pasar global,” ujar Deon dalam keterangannya kepada Investortrust, Rabu (21/5/2026).
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkapkan pemerintah sedang menggenjot pengembangan energi dari sumber daya dalam negeri demi mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM).
Selain meningkatkan produksi biodiesel kelapa sawit, pemerintah juga menelaah produksi bensin dari sawit, bahan bakar sintetis batu bara, hingga pemanfaatan limbah pertanian sebagai alternatif.
Namun, IESR berpandangan bahwa penggunaan bahan bakar berbasis sawit maupun batu bara justru berisiko memicu kenaikan biaya energi dan belum menyelesaikan akar masalah ketahanan energi nasional.
“Untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan energi sebagaimana dicita-citakan Indonesia, pengurangan bauran energi fosil menjadi langkah yang mutlak diperlukan,” tegas Deon.
Ia menilai beragam alternatif energi berbasis sawit dan batu bara pada dasarnya memiliki ongkos produksi lebih tinggi ketimbang energi fosil konvensional yang ingin digantikan. Kondisi tersebut diprediksi dapat menekan fiskal negara.
“Berbagai alternatif tersebut pada dasarnya merupakan sumber energi yang lebih mahal dibandingkan energi fosil yang digantikan, sehingga berisiko menambah beban fiskal di sektor energi,” ujarnya.
Selain itu, IESR mengingatkan bahwa kelapa sawit dan batu bara tetap menjadi komoditas yang rentan terhadap dinamika pasar dunia, sehingga tidak sepenuhnya mampu menghilangkan risiko ketidakstabilan harga.
IESR juga menggarisbawahi potensi konflik antara target ketahanan energi dengan agenda swasembada pangan nasional.
Menurut Deon, masifnya penggunaan sawit dan limbah pertanian sebagai energi dapat mengganggu ketersediaan bahan baku untuk sektor pangan serta peternakan.
“Peningkatan permintaan terhadap kelapa sawit dan limbah jagung untuk kebutuhan energi dapat mengancam ketersediaannya bagi produksi minyak goreng dan pakan ternak, yang merupakan kebutuhan penting bagi petani dan masyarakat secara umum,” ucapnya.
Sebagai jalan keluar, IESR mengimbau pemerintah agar lebih memprioritaskan akselerasi energi terbarukan serta efisiensi energi melalui elektrifikasi di berbagai sektor.
“IESR mendorong pemerintah untuk memfokuskan upaya pada langkah-langkah yang secara sistematis dapat meningkatkan bauran energi terbarukan, sekaligus mendorong efisiensi energi melalui elektrifikasi,” tegas Deon.