BPH Migas dan Pemprov Malut Maksimalkan PNBP dan BBM
JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara resmi menyepakati Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Pemanfaatan Data dan/atau Informasi guna mengoptimalkan kepatuhan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta pendapatan daerah.
Kesepakatan strategis ini ditandatangani langsung oleh Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, serta Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
Wahyudi menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi landasan bersama dalam memperkuat sistem penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Maluku Utara. Kemitraan antara pihak BPH Migas dan Pemprov Maluku Utara dinilai krusial guna memperketat pengawasan distribusi komoditas energi tersebut.
“BPH Migas berkomitmen menjaga ketersediaan dan pendistribusian BBM agar tetap berjalan dengan baik bagi masyarakat. Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta tata kelola energi yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” jelas Wahyudi, di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Proses pertukaran data serta informasi ini diproyeksikan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memacu pendapatan bagi negara maupun daerah. Melalui dokumen PKS tersebut, kedua instansi turut menegaskan visi bersama untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang dikelola.
“Ada ketentuan-ketentuan dalam penyampaian data terkait kerahasiaannya. Mari kami jaga bersama,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Sherly memberikan apresiasi positif atas kemitraan dengan BPH Migas dalam memperketat pengawasan jalur distribusi BBM di area Maluku Utara. Sinergi ini pun dinilai sebagai langkah penting demi mendongkrak kepatuhan dan mengoptimalkan sektor pendapatan asli daerah.
“Pertukaran data dan informasi diharapkan dapat mendukung pengawasan distribusi BBM yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kerja sama ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah di Maluku Utara,” ungkapnya.
Sherly memaparkan kesiapan daerahnya dalam mendukung pasokan energi yang berkeadilan, merata, sekaligus berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, Sherly segera menugaskan tim khusus untuk menjalankan koordinasi intensif bersama BPH Migas.
“Kami akan bekerja sama untuk memastikan bahwa BBM subsidi ini memang disalurkan kepada mereka yang memang membutuhkan. Sehingga kegiatan ekonominya bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
Sherly menambahkan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah awal, dan dirinya optimis bahwa kerja sama yang dijalankan dengan ketulusan akan membuahkan dampak positif.
“Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama baik ini. Kami akan menjadi mata dan telinga dari BPH Migas di Provinsi Maluku Utara untuk memastikan tugas penyaluran BBM subsidi ini tepat sasaran dan semua potensi pajak yang harus dibayarkan kepada negara dapat dioptimalkan,” pungkasnya.
Agenda ini dihadiri oleh jajaran Komite BPH Migas, Sekretaris BPH Migas, pejabat terkait di lingkungan Pemprov Maluku Utara, serta perwakilan Kantor Staf Presiden.