Gubernur Aceh Pacu Hilirisasi Migas Blok Andaman ke Presiden
BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), berencana mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penemuan cadangan minyak dan gas (migas) di Blok Andaman demi memacu percepatan program hilirisasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Tindakan tersebut selaras dengan Program Strategis Nasional yang telah ditetapkan Presiden Prabowo di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Salah satu rencana strategis yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah pembangunan KEK Arun Lhokseumawe.
Keputusan untuk berkirim surat kepada Presiden diambil saat pertemuan yang membahas potensi migas Blok Andaman. Diskusi tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (25/6/2026).
Pertemuan itu dihadiri Asisten II Sekretariat Daerah Aceh T. Robby Izra, Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh Zaini, Kepala Dinas ESDM Aceh Asnawi, sejumlah pejabat terkait, para pengamat migas, guru besar Universitas Syiah Kuala (USK), staf khusus Gubernur Aceh, serta Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi.
Guru Besar USK, Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf, menilai langkah Gubernur Aceh menyurati Presiden adalah keputusan yang tepat untuk menguatkan hilirisasi migas di KEK Arun Lhokseumawe. "Langkah itu sangat tepat dan akan memberikan manfaat besar bagi Aceh,” ujar Jasman.
Dalam pertemuan itu dibahas berbagai peluang pengembangan industri hilir dari produksi gas dan kondensat Blok Andaman. Selama ini, penggunaan sekitar 300 MMSCFD gas dari wilayah kerja tersebut lebih banyak difokuskan untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN.
Padahal, gas juga bisa diolah menjadi metanol serta hidrogen. Oleh sebab itu, para peserta pertemuan memandang perlu dipersiapkan pembangunan pabrik metanol di Aceh. Metanol merupakan unsur penting dalam program biodiesel nasional karena dipakai sebagai campuran dalam pembuatan biodiesel berbasis minyak sawit.
Selain itu, kondensat yang diproduksi bisa diolah menjadi nafta, kerosin, dan gasoline yang dibutuhkan berbagai industri, termasuk industri cat serta bahan bakar minyak.
Dari Wilayah Kerja South Andaman diprediksi terdapat produksi sekitar 7.500 barel kondensat per hari yang berpotensi memacu pembangunan kilang pengolahan (refinery).
“Berdirinya berbagai industri tersebut akan memberikan dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi Aceh,” kata Jasman.
Atas dasar itulah, seluruh peserta pertemuan setuju mendukung percepatan hilirisasi migas di KEK Arun Lhokseumawe. Pertemuan juga menyarankan agar Aceh mendapatkan alokasi atau kuota gas dari Blok Andaman untuk kebutuhan daerah.
Selain menyurati Presiden, pertemuan memutuskan supaya Pemerintah Aceh mengundang secara khusus Mubadala Energy dan SKK Migas guna memperoleh penjelasan mendalam terkait rencana pengembangan lapangan migas di Blok Andaman.
“Kami perlu mengetahui secara pasti dan melihat langsung bagaimana skema pengembangan yang mereka rencanakan secara detail,” kata akademisi USK, Prof. Dr. Izarul Machdar.
Dalam pertemuan itu terungkap bahwa sampai saat ini SKK Migas belum memberikan secara resmi dokumen Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman kepada Pemerintah Aceh.
“Kami hanya memperoleh informasi tersebut dari dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal),” ujar dari Sumbernya, Dr. Dian Budi Dharma.
Asisten II Setda Aceh T. Robby Izra juga sempat menanyakan keberadaan dokumen PoD tersebut kepada Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal.
“Kami sudah menyurati SKK Migas, namun hingga saat ini belum mendapat balasan sehingga dokumen tersebut juga belum kami miliki,” kata Nasri.
Menutup pertemuan, Sekda Aceh M. Nasir Syamaun menyimpulkan dua ketetapan utama yang disepakati peserta pertemuan. “Pertama, Gubernur Aceh akan menyurati Presiden Prabowo agar migas dari Blok Andaman menjadi penggerak hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe.
Kedua, Pemerintah Aceh akan mengundang Mubadala Energy dan SKK Migas ke Aceh,” ujar Nasir. Sesudah pertemuan, Nasir langsung meminta Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh Zaini bersama peserta pertemuan lainnya untuk menyusun konsep surat kepada Presiden sesuai hasil pembahasan yang telah disepakati.
