MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, memberikan penekanan mengenai pentingnya penyederhanaan birokrasi untuk mendukung percepatan perizinan serta rekomendasi investasi minyak dan gas bumi di wilayah Sumatera Utara.
Langkah tersebut dinilai sangat strategis agar penanaman modal dapat segera terealisasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Surya saat menerima kunjungan perwakilan SKK Migas beserta jajaran Kontraktor Kontrak Kerja Sama di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (11/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Surya menegaskan dedikasi Pemerintah Provinsi Sumut dalam memastikan kelancaran kegiatan investasi di sektor hulu migas di tingkat daerah.
“Segala sesuatu yang disampaikan akan menjadi catatan kami untuk dilaporkan kepada Bapak Gubernur. Kami minta proses perizinan dipercepat agar investasi segera terealisasi,” ujar Surya.
Selain mengenai aspek investasi, Surya berharap agar pihak Pertamina dan instansi terkait ikut menuntaskan proses legalisasi sumur tua yang selama ini dikelola oleh warga.
Menurutnya, hal ini menjadi langkah krusial agar tata kelola sumur rakyat dapat berjalan sesuai koridor hukum, terjamin aspek keamanannya, dan memberikan profit ekonomi yang optimal.
“Kami ingin sumur-sumur yang selama ini ilegal bisa diinventarisir dan dilegalkan, agar produksinya bagus dan masyarakat mendapat manfaatnya. Meskipun proses di Sumut terkesan lebih lambat dibanding provinsi lain, namun kualitas koordinasinya dinilai jauh lebih baik dan komplain terhadap aturan tetap terjaga,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, CW Wicaksono, menjabarkan bahwa wilayah Sumbagut memiliki peran vital karena berkontribusi hampir 30% terhadap total produksi migas nasional.
Dari sekitar 900 hingga 1.000 sumur yang ada, mayoritas atau sekitar 60% aktivitas operasionalnya berfokus di area Sumbagut.
Pihak SKK Migas menyatakan komitmen kuat untuk mendatangkan investasi skala besar ke Sumatera Utara.
“Kami berupaya membawa investasi sekitar US$300 juta ke wilayah ini. Kami sangat menghargai dukungan pemerintah daerah, karena tantangan investasi di masa depan (2025-2030) akan semakin sulit,” ungkap Wicaksono.
SKK Migas juga berencana memfasilitasi Pemerintah Daerah dan BUMD untuk melakukan studi banding ke Sumatera Selatan atau Jambi guna mempelajari manajemen sumur tua melalui wadah koperasi.
Program ini diproyeksikan mampu mempercepat implementasi regulasi terkait pengelolaan sumur tua secara tepat.
Dalam diskusi tersebut, Deputi GM Pertamina, Reza Rahardian, melaporkan bahwa Pertamina bersama Japex akan berfokus pada pengembangan di wilayah Langkat, khususnya Desa Bubun. Agenda pengeboran dua sumur direncanakan mulai dilakukan pada Agustus 2026 dengan target produksi perdana pada Juni 2027.
Pertamina juga melaporkan adanya tren positif di lapangan migas Pangkalan Susu yang berstatus sebagai salah satu lapangan tertua.
Berdasarkan hasil pengujian yang memuaskan di Pulau Panjang, Pertamina berencana mengebor dua sumur gas di Hamparan Perak guna memperkuat pasokan gas untuk kebutuhan industri di Sumatera Utara.