BRIN Bongkar Kendala Utama di Balik Sepinya Pasar Karbon Indonesia

JAKARTA – Pasar karbon Indonesia kembali menuai perhatian setelah BRIN mengungkap fakta terkait masih minimnya transaksi karbon nasional. 

Meski Indonesia memiliki hutan tropis terbesar di dunia, nilai perdagangan karbon domestik tercatat masih berkisar pada angka puluhan miliar rupiah. Saat ini, pemerintah tengah mempercepat integrasi sistem digital karbon untuk menarik minat investor global sekaligus memperluas ekonomi hijau nasional.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi BRIN, I Wayan Susi Dharmawan, menjelaskan bahwa pasar karbon Indonesia kini berada dalam fase krusial. Walaupun Bursa Karbon Indonesia telah beroperasi sejak 2023, kinerjanya dianggap belum mencapai potensi yang sesungguhnya. 

“Angka transaksi masih kecil dibanding potensi aset alami Indonesia,” ujar I Wayan dalam webinar BRIN, Jumat, 8 Mei 2026.

Pernyataan tersebut mencerminkan ironi besar dalam pasar karbon nasional. Dengan jutaan hektare hutan tropis, lahan gambut, mangrove, serta cadangan penyerap emisi terbesar di dunia, transaksi karbon domestik justru masih bergerak lamban.

Padahal, pasar karbon bukan sekadar mekanisme jual beli angka emisi digital, melainkan arena persaingan investasi hijau global yang bernilai triliunan rupiah. Negara yang memiliki tata kelola karbon kuat akan menjadi daya tarik utama bagi perusahaan internasional yang mencari kredit emisi.

Indonesia menjadi fokus dunia karena kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, mulai dari hutan di Kalimantan, Sumatera, Papua, hingga kawasan mangrove pesisir yang bernilai karbon tinggi. Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi keuntungan ekonomi yang nyata.

I Wayan Susi Dharmawan berpendapat bahwa persoalan utama terletak pada kualitas data nasional dan integrasi sistem. Banyak proyek karbon yang masih menggunakan data historis yang lemah, sehingga verifikasi baseline emisi secara akurat menjadi sulit dilakukan. 

“Kualitas data memengaruhi kredibilitas proyek karbon,” ujar I Wayan.

Tantangan lainnya berkaitan dengan pembuktian additionality dalam proyek karbon nasional. Investor internasional menuntut kepastian bahwa proyek tersebut benar-benar menghasilkan pengurangan emisi tambahan, bukan sekadar klaim administratif. 

Tanpa adanya bukti yang kuat, nilai kredit karbon Indonesia berisiko dipandang rendah di pasar internasional.

Ancaman yang lebih serius meliputi risiko pembalikan emisi dan kebocoran emisi dalam proyek karbon. Insiden seperti kebakaran lahan, deforestasi, serta perubahan fungsi kawasan dapat merusak kredibilitas proyek secara cepat. Risiko inilah yang membuat investor global bersikap lebih selektif terhadap proyek karbon di Indonesia.

I Wayan memperingatkan agar perusahaan tidak terburu-buru memasuki pasar karbon tanpa kesiapan yang matang. Proyek karbon memerlukan perhitungan ekonomi, lingkungan, serta aspek kelembagaan yang sangat ketat dan mendetail.

 “Pengurangan emisi harus sebanding dengan investasi proyek,” tegas I Wayan.

Pemerintah pun mulai mengambil langkah untuk memperbaiki fondasi sistem perdagangan karbon nasional secara total. 

Lima tonggak strategis tengah disiapkan untuk memperkuat proses registrasi, sertifikasi, hingga integrasi perdagangan karbon. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kredibilitas sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV).