BPH Migas Bakal Ubah Barcode BBM Subsidi Jadi Dinamis
JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berniat memperbarui sistem Quick Response (QR) Code untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi demi mengantisipasi penyelewengan serta duplikasi barcode yang marak akhir-akhir ini.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan, mekanisme QR Code yang saat ini masih berbentuk statis bakal diganti menjadi dinamis agar makin sukar dipalsukan maupun digandakan.
"QR Code ini sekarang kan statis, nanti akan (dibuat) dinamis. Dengan dinamis itu, tidak ada lagi potensi-potensi seperti ini (pemalsuan), duplikasi yang dikeluarkan atau dikembangkan oleh orang tertentu karena teknologi AI (Artificial Intelligence)," kata Wahyudi di Pelabuhan Peti Kemas Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (2/6/2026) seperti dikutip dari Antara.
Berdasarkan penuturan Wahyudi, kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau AI membuka celah bagi pelaku kriminal untuk memakai foto kendaraan guna memalsukan pelat nomor serta surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang tampak seperti dokumen asli, lalu dipakai mendaftarkan kendaraan pada aplikasi MyPertamina.
Oleh sebab itu, BPH Migas bakal memperketat proteksi keamanan QR Code lewat penambahan fitur proteksi baru yang sukar disalahgunakan.
"Nanti ada pinnya, ada macam-macam, dan itu tidak bisa disalahgunakan," ujarnya.
Kebijakan ini diterapkan seusai terbongkarnya rentetan kasus penyelewengan BBM subsidi yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem barcode pembelian BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
BPH Migas turut menguji kembali pemanfaatan QR Code bagi instansi serta sektor industri menyusul terbongkarnya dugaan kasus penyelewengan BBM subsidi di Sulawesi Selatan. Wahyudi memastikan, tujuh armada truk tangki yang disita oleh petugas dalam perkara itu bukan merupakan rekanan resmi dari pihak Pertamina ataupun BPH Migas.
"Kami sampaikan, mobil-mobil truk yang disita ini kelihatannya secara fisik meragukan. Karena, transportir Pertamina yang tercatat itu adalah PT-nya sudah jelas, ada nama. Di situ dikasih label barcode. Kalau discan muncul inisial PT-nya, yang ini tidak ada," ungkapnya.
Kendati begitu, BPH Migas tidak menampik adanya celah yang dimanfaatkan komplotan tertentu untuk menghimpun BBM subsidi dari beberapa SPBU sebelum ditampung pada kendaraan tangki. Oleh karena itu, pihaknya bakal selekasnya melakukan peninjauan menyeluruh pada sistem pengawasan penyaluran BBM subsidi.
Wahyudi memaparkan, jatah solar subsidi buat Provinsi Sulawesi Selatan menyentuh angka 0,79 juta kiloliter per tahun dengan nilai kisaran Rp15 triliun, sedangkan Pertalite mencapai 1,4 juta kiloliter dengan nilai mendekati Rp9 triliun.
"Dari temuan tadi, khusus untuk minyak solar saja, kalau kami hitung angkanya cukup signifikan Rp361 miar, itu baru solar saja. Dengan kondisi ini, kami mohon dukungan seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan jika menemukan penyalahgunaan di Help Desk BPH Migas melalui Dumas nomor 0812300136. Kami bekerja 24 jam," kata Wahyudi.
