Strategi Bappenas Genjot Ekonomi Tanpa Lonjakan Emisi Karbon
JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen untuk terus memacu pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di masa mendatang, seraya melakukan upaya berkelanjutan dalam menurunkan emisi karbon di Indonesia.
Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Nizhar Marizi, menuturkan bahwa salah satu agenda utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah transformasi ekonomi. Hal tersebut diimplementasikan melalui penerapan ekonomi hijau yang diharapkan dapat menopang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029.
"Nanti diharapkan nanti di 2029 ini bisa tercapai, tapi memang kebutuhan ataupun requirement untuk mencapai ini cukup tinggi konsekuensinya, jadi harus ada tambahan investasi 17% dari yang biasa kami investasikan kami peroleh, ekspor juga harus meningkat lebih dari 11% per tahun dari tingkat ekspor yang selama ini kami miliki," ujar dia dalam Media Gathering Peluncuran Green Indonesia Future Initiative (GIFT) di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Implementasi ekonomi hijau ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan nasional dan kelestarian lingkungan, dengan fokus pada modal, investasi, infrastruktur, pengembangan keterampilan, serta lapangan kerja. Konsep ini mendorong pendapatan setara negara maju namun tetap berorientasi pada penurunan emisi karbon.
"Berarti kan kami harus more GDP, GDP kami harus naik, tapi juga kami punya target untuk menurunkan intensitas emisi, jadi ya GDP harus naik tapi emisinya, tingkat emisinya itu harus berkurang, nah ini setidaknya yang ingin kami capai melalui konsep ekonomi hijau di Indonesia," terang dia.
Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah mengintensifkan hilirisasi sumber daya alam (SDA), baik di sektor mineral, pertanian, maupun perkebunan. Namun, proses hilirisasi tersebut tetap harus memerhatikan tingkat emisi yang dihasilkan dari fasilitas industri.
"Untuk ekonomi hijau ini kan ada dua jalur, kami pakai yang pertama, yang dekarbonisasi. Jadi bagaimana kami hilirisasi tapi juga menggunakan teknologi yang lebih rendah akun," jelasnya.
Langkah berikutnya adalah menumbuhkan pusat serta sektor pertumbuhan ekonomi yang baru. Kementerian PPN/Bappenas aktif mengevaluasi dan merumuskan strategi pengembangan sektor prioritas berdasarkan kekayaan alam, terutama keanekaragaman hayati yang dikelola secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo Teguh Sambodo, menjelaskan bahwa Bappenas terus berupaya melakukan transformasi ekonomi agar Indonesia mampu keluar dari middle income trap.
Hal tersebut dilakukan dengan mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah dan beralih ke pengolahan produk bernilai tambah.
"Sehingga kami bisa mengekspor produk yang lebih baik, mengekspor produk yang nilai tambah tinggi sehingga pendapatan kami juga meningkat dan itu kami harapkan dapat kemudian memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Di sisi yang lain, ada juga syarat yang fondasi untuk pertumbuhan tinggi tersebut yang perlu dikerjakan, yaitu melalui bagaimana membangun daya dukung sosial dan ekologi kami," ujar Teguh.
Teguh menambahkan, Indonesia perlu membangun ketahanan nasional secara mandiri melalui swasembada pangan, energi, dan air. Selain itu, pemanfaatan sumber pertumbuhan baru, seperti optimalisasi ekonomi biru dan ekonomi hijau yang berwawasan lingkungan, harus terus digencarkan.
Menurutnya, arahan RPJPN juga menekankan pengendalian dan dorongan ekonomi melalui pengolahan komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyediaan lapangan kerja baru.
"Nah ini bagian-bagian yang kemudian sebenarnya untuk Indonesia sendiri belum secara optimal dimanfaatkan dan ini merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan bagaimana kami mendorong pertumbuhan ekonomi pada saat yang sama juga menjalankan praktek-praktek yang berkelanjutan," pungkas dia.
