Padam Listrik Sumatera, Koalisi Desak Beralih ke Energi Bersih
JAKARTA – Koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) mendesak pemerintah agar segera menerapkan desentralisasi sistem kelistrikan dengan energi bersih berbasis potensi wilayah sebagai tulang punggung pembangkit.
Dengan sistem ini, jika terjadi gangguan jalur transmisi maupun pembangkit di satu wilayah, hal tersebut tidak akan memengaruhi daerah lain.
Desakan tersebut disampaikan Koalisi sebagai respons terhadap peristiwa padam listrik total atau blackout secara massal yang terjadi selama beberapa hari di sejumlah wilayah di Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, sebagian Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung pada Jumat, 22 Mei 2026.
Koalisi juga mendesak pemerintah, dalam hal ini PT PLN, untuk bertanggung jawab penuh mengganti seluruh kerugian ekonomi rakyat Sumatera yang timbul akibat padam listrik total yang terjadi sejak Jumat (22/5/2026).
Apalagi, kejadian ini telah menimbulkan korban jiwa. Dalam sebuah rilis, Koalisi STuEB menguraikan, di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, dua karyawan di sebuah toko aksesoris ponsel ditemukan meninggal dunia dalam toko, pada Sabtu (23/5/2026).
Keduanya diduga tewas akibat keracunan asap mesin generator set (genset) yang digunakan saat listrik padam. Korban jiwa juga jatuh di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat; dua orang pelajar tewas akibat keracunan asap mesin genset yang dinyalakan saat pemadaman massal terjadi.
"Blackout listrik secara massal di Sumatera pada Jumat pekan lalu menyebabkan kerugian ekonomi yang ditaksir hingga triliunan rupiah."
Dari sisi ekonomi, pemadaman listrik melumpuhkan aktivitas industri dan merugikan pelaku usaha. Kerugian terjadi karena hilangnya produktivitas secara drastis dalam hitungan jam, di antaranya pabrik berhenti beroperasi, mesin pendingin mati, hotel terganggu, dan anjungan tunai mandiri (ATM) bank lumpuh.
Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumatera Selatan juga menyebut nilai kerugian dunia usaha dari blackout imbas gangguan sistem transmisi SUTET 275 kV Lubuk Linggau-Lahat mencapai Rp2 triliun. Kerugian ini baru terjadi di Sumatera Selatan, belum di wilayah lain yang terdampak pemadaman.
Hal ini membuktikan jika sistem kelistrikan terpusat yang mengandalkan pembangkit fosil skala besar sangat rapuh. Ketika satu titik transmisi utama rusak, seluruh pulau ikut lumpuh. Menurut Koalisi, insiden blackout ini memperlihatkan pola gangguan yang terus berulang.
Sebelumnya, pada 4 Juni 2024, seluruh provinsi di Pulau Sumatera juga mengalami blackout serupa akibat kerusakan pada transmisi 275 kV jalur Lubuk Linggau-Lahat. Koalisi beranggapan, kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem mitigasi dan ketahanan infrastruktur kelistrikan yang selalu bergantung pada energi fosil.
Situasi ini semakin ironis, mengingat pemadaman terjadi meski wilayah Sumatera sudah mengalami kelebihan daya listrik.
Anggota STuEB dari Apel Green Aceh, Syukur Tadu, menilai gelap yang menyelimuti Sumatera dalam beberapa waktu terakhir bukan sekadar gangguan teknis kelistrikan. Bagi banyak warga, padamnya listrik menjadi simbol rapuhnya sistem energi yang selama ini bergantung pada jaringan besar dan sumber energi terpusat.
“Di Aceh, situasi ini kembali memunculkan pertanyaan lama, mengapa daerah yang kaya sumber daya alam masih harus bergantung pada pasokan energi dari luar wilayahnya? Di tengah ancaman krisis iklim, kerusakan hutan, dan ketidakpastian pasokan energi fosil, desakan menuju kemandirian energi berbasis masyarakat semakin menguat,” kata Syukur, dalam sebuah keterangan tertulis, pada Senin (25/5/2026).
Konsolidator STuEB, Ali Akbar dari Kanopi Hijau Indonesia, mengatakan PT PLN sebenarnya menyadari sistem transmisi listrik yang digunakan saat ini rapuh dan tidak efektif. Namun, sistem terpusat ini tetap dipertahankan demi kepentingan kontrol politik dan ekonomi.
“Selain itu sistem ini juga menjadi peluang bagi beberapa kelompok pemodal untuk tetap mendirikan pembangkit listrik baru, padahal Sumatera sudah kelebihan daya,” kata Ali.
Syahwan dari Yayasan Anak Padi Lahat mengatakan kerusakan alam yang terjadi di Sumatera, khususnya Sumatera Selatan akibat eksploitasi batu bara sangat merugikan warga di tingkat tapak.
“Warga lingkar tambang menjadi tumbal dari praktik industri ekstraktif, lingkungan rusak, dimiskinkan dan banyak dampak negatif lainnya dengan dalih untuk mencukupi kebutuhan energi, tapi blackout Sumatera menjadi bukti eksploitasi batu bara tak mampu menjadi solusi, karena itu hentikan operasional tambang batu bara sekarang juga dan suntik mati PLTU,” kata Syahwan.
Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa indikasi awal gangguan berasal dari sistem transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi yang diduga dipengaruhi kondisi cuaca.
“Proses penormalan pembangkit terus dilakukan secara bertahap, khususnya untuk pembangkit berbasis batu bara yang membutuhkan waktu sinkronisasi lebih panjang," kata Darmawan, pada Sabtu (23/5/2026).
