BRIN Ungkap Penyebab Utama Rendahnya Transaksi Pasar Karbon Indonesia
JAKARTA – Pasar karbon Indonesia kembali menjadi sorotan setelah BRIN mengungkapkan fakta terkait masih rendahnya transaksi karbon pada tingkat nasional.
Kendati Indonesia memiliki hutan tropis terluas di dunia, nilai perdagangan karbon domestik dikabarkan masih berkisar di angka puluhan miliar rupiah.
Saat ini, pemerintah tengah berupaya mempercepat integrasi sistem digital karbon demi memikat investor global serta memperluas ekonomi hijau nasional.
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi BRIN, I Wayan Susi Dharmawan, menjelaskan bahwa pasar karbon Indonesia sekarang berada dalam tahapan yang sangat krusial.
Meskipun Bursa Karbon Indonesia telah beroperasi sejak tahun 2023, kinerjanya dianggap belum mencapai potensi yang sesungguhnya.
“Angka transaksi masih kecil dibanding potensi aset alami Indonesia,” ujar I Wayan dalam webinar BRIN, Jumat, 8 Mei 2026.
Pernyataan tersebut menunjukkan ironi besar dalam pasar karbon nasional. Mempunyai jutaan hektare hutan tropis, lahan gambut, mangrove, serta cadangan penyerap emisi terbesar di dunia, transaksi karbon domestik nyatanya masih bergerak lamban.
Padahal, pasar karbon bukan sekadar mekanisme perdagangan angka emisi digital, melainkan juga arena persaingan investasi hijau global bernilai triliunan rupiah.
Negara dengan tata kelola karbon yang kuat akan menjadi daya tarik utama bagi perusahaan internasional yang membutuhkan kredit emisi.
Indonesia menjadi pusat perhatian dunia karena kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hutan di Kalimantan, Sumatera, Papua, hingga kawasan mangrove pesisir dengan nilai karbon tinggi. Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya bertransformasi menjadi keuntungan ekonomi yang nyata.
I Wayan Susi Dharmawan berpendapat bahwa persoalan utama terletak pada kualitas data nasional serta integrasi sistem. Banyak proyek karbon yang masih menggunakan data historis yang lemah, sehingga proses verifikasi baseline emisi secara akurat menjadi sukar dilakukan.
“Kualitas data memengaruhi kredibilitas proyek karbon,” ujar I Wayan.
Tantangan lainnya berkaitan dengan pembuktian additionality pada proyek karbon nasional. Investor internasional memerlukan kepastian bahwa proyek tersebut benar-benar menghasilkan pengurangan emisi tambahan, bukan sekadar klaim administratif.
Tanpa bukti yang kuat, nilai kredit karbon Indonesia berisiko dipandang rendah di pasar internasional.
Ancaman yang lebih serius meliputi risiko pembalikan emisi dan kebocoran emisi dalam proyek karbon. Peristiwa seperti kebakaran lahan, deforestasi, serta perubahan fungsi lahan dapat meruntuhkan kredibilitas proyek dalam waktu singkat.
Risiko ini yang membuat investor global lebih selektif terhadap proyek karbon di Indonesia.
I Wayan mengingatkan agar perusahaan tidak terburu-buru terjun ke pasar karbon tanpa persiapan matang. Proyek karbon memerlukan perhitungan ekonomi, lingkungan, serta aspek kelembagaan yang sangat ketat dan mendalam.
“Pengurangan emisi harus sebanding dengan investasi proyek,” tegas I Wayan.
Pemerintah pun mulai mengambil langkah untuk memperbaiki fondasi sistem perdagangan karbon nasional secara total. Lima pilar strategis tengah disiapkan untuk memperkuat proses registrasi, sertifikasi, hingga integrasi perdagangan karbon.
Fokus utama diarahkan pada peningkatan kredibilitas sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV).
