BI Kepri Dorong Kemandirian Ekonomi Pesantren Lewat Ekosistem Bisnis Antarpesantren
JAKARTA - Upaya memperkuat ekonomi syariah di daerah terus dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya dengan memberdayakan pondok pesantren sebagai pelaku ekonomi produktif.
Di Provinsi Kepulauan Riau, Bank Indonesia mendorong pesantren agar tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga mampu mengembangkan aktivitas ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.
Langkah tersebut diwujudkan melalui pembentukan ekosistem usaha yang menghubungkan berbagai pondok pesantren dalam kegiatan jual beli komoditas maupun jasa. Melalui skema ini, pesantren diharapkan dapat saling mendukung secara ekonomi sekaligus memperkuat jaringan bisnis berbasis syariah di lingkungan mereka.
Baca JugaLebih dari 40 Ribu Nasabah Manfaatkan Fitur Kantong Haji dan Umrah Jago Syariah
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (KPw BI Kepri) mendorong pemberdayaan pondok pesantren (ponpes) dengan membangun ekosistem jual beli komoditas dan jasa antarpesantren, guna mewujudkan kemandirian ekonomi.
Kepala KPw BI Kepri Rony Widijarto mengatakan pihaknya menargetkan pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga mandiri secara ekonomi.
“Selama ini kan ekonomi konvensional yang dominan. Kita ingin ekonomi syariah juga tumbuh. Salah satunya pesantren kita targetkan menjadi pesantren yang mandiri secara ekonomi dan bisa berkembang masing-masing,” ujarnya di Batam.
Membangun Ekosistem Bisnis Antarpesantren
Dalam menjalankan program tersebut, Bank Indonesia Kepri mengembangkan konsep ekosistem bisnis yang melibatkan pesantren sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Model ini dirancang agar pesantren dapat saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan komoditas maupun penyediaan jasa.
Menurut Rony, konsep yang dibangun adalah membentuk ekosistem bisnis antarpesantren melalui Himpunan Bisnis Pesantren (Hebitren).
Melalui wadah ini, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari rantai ekonomi yang saling terhubung. Ekosistem tersebut memungkinkan setiap pesantren memiliki unit usaha yang dapat memasok kebutuhan pesantren lain dalam jaringan yang sama.
Dari total 59 pesantren yang terdata, kata dia, saat ini sekitar 14 pesantren mulai aktif dan berkembang dalam skema percontohan tersebut.
Program percontohan ini diharapkan dapat menjadi model pengembangan ekonomi pesantren yang nantinya dapat diperluas ke lebih banyak lembaga pendidikan Islam di wilayah Kepulauan Riau.
Saling Perdagangkan Komoditas dan Jasa
Skema yang diterapkan dalam program ini menitikberatkan pada kerja sama ekonomi antarpesantren. Setiap pesantren yang tergabung dalam jaringan tersebut didorong untuk memiliki produk atau layanan yang dapat dimanfaatkan oleh pesantren lainnya.
Rony menjelaskan skema yang diterapkan adalah ponpes saling terhubung dalam aktivitas jual beli komoditas dan jasa dengan harga yang lebih kompetitif dibanding pasar umum.
“Pesantren saling beli komoditas. Misalnya ada yang produksi cabai merah, lalu pesantren lain butuh cabai, ya beli dari situ. Begitu juga komoditas lain seperti semangka, jasa laundry, hingga daging bebek,” kata dia.
Dengan model seperti ini, pesantren dapat memperoleh bahan kebutuhan dengan harga yang lebih efisien sekaligus membuka peluang usaha baru bagi pesantren yang memproduksi komoditas tertentu.
Selain itu, pola kerja sama ini juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi pesantren karena mereka memiliki pasar yang relatif stabil di dalam jaringan sendiri.
Penandatanganan Kerja Sama dan Dukungan Dana
Implementasi program tersebut juga ditandai dengan penandatanganan sejumlah kerja sama antarpondok pesantren. Momentum ini berlangsung dalam kegiatan Kepulauan Riau Ramadhan Fair (KURMA) 2026 yang menjadi ajang mempertemukan berbagai pihak dalam pengembangan ekonomi syariah di daerah.
Pada pembukaan Kepulauan Riau Ramadhan Fair (KURMA) 2026, perwakilan dari pondok pesantren menandatangani kerjasama antar pesantren untuk skema tersebut.
Beberapa kerja sama yang akan berjalan antara lain Ponpes Al Gontory Batam dengan Al Himmah Karimun untuk komoditas cabai merah, Ponpes Imam Syafiie Batam dengan Al Kautsar Tanjungpinang untuk cabai merah dan cabai hijau, serta Al Gontory Batam dengan Wali Songo Batam untuk komoditas bebek pedaging.
Terdapat 10 kerjasama antar pesantren yang ditandatangani, dengan jumlah bantuan pendukung sebanyak Rp1,4 miliar.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pesantren dalam mengembangkan unit usaha yang mereka miliki, mulai dari sektor pertanian hingga penyediaan jasa.
Menuju Kemandirian Ekonomi Pesantren dan Hebitren
Bank Indonesia Kepri menegaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah menciptakan pesantren yang mandiri secara ekonomi. Dengan memiliki unit usaha yang berkembang, pesantren diharapkan mampu membiayai berbagai kebutuhan operasionalnya secara lebih mandiri.
Rony menyebutkan, seluruh pesantren dalam ekosistem ini didorong agar memiliki unit usaha yang saling menopang.
“Kita ingin pertama kemandirian pesantren masing-masing. Setelah itu naik tingkat ke kemandirian Hebitren. Kalau sudah kuat, baru menjual kepada masyarakat. Sehingga ekonomi syariahnya meningkat,” katanya.
Tahapan tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekonomi pesantren dimulai dari internal jaringan terlebih dahulu sebelum akhirnya memperluas pasar ke masyarakat umum.
Untuk mendukung program tersebut, BI Kepri menyiapkan dukungan sarana prasarana dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pesantren.
“Kita bisa memberi bantuan sarpras, bantuan pelatihan atau studi banding keluar daerah. Kita bisa kirim ke pesantren yang sudah berpengalaman dan lebih canggih agar mereka bisa mendapatkan ilmu,” kata dia.
Selain dukungan dari Bank Indonesia, program ini juga mendapat apresiasi dari pemerintah daerah. Wakil Gubernur Kepulauan Riau menilai langkah tersebut sebagai bagian penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di wilayah tersebut.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengapresiasi langkah BI Kepri dalam memajukan ekonomi syariah di provinsi itu.
“KURMA merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ekosistem syariah, dimana pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif,” katanya.
Melalui kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan pesantren, diharapkan ekosistem ekonomi syariah di Kepulauan Riau dapat berkembang lebih kuat serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Rekomendasi
Berita Lainnya
