KUR Perumahan Capai Rp6,10 Triliun per Februari 2026, Dukung Program 3 Juta Rumah

KUR Perumahan Capai Rp6,10 Triliun per Februari 2026, Dukung Program 3 Juta Rumah

JAKARTA - Upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan sektor perumahan menunjukkan perkembangan signifikan pada awal 2026. 

Hingga akhir Februari, realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR perumahan telah mencapai angka triliunan rupiah, mencerminkan tingginya kebutuhan sekaligus respons pelaku usaha terhadap fasilitas pembiayaan bersubsidi tersebut.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR perumahan mencapai Rp6,10 triliun hingga akhir Februari 2026.

Baca Juga

Menteri PU Targetkan Perbaikan Jalan Nasional di Jatim Rampung H-10 Lebaran 2026

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menjelaskan capaian tersebut didorong oleh percepatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor properti.

“Dari total penyaluran KPP sebesar Rp6,10 triliun, BRI merealisasikan pembiayaan Rp3,42 triliun kepada 25.909 debitur, atau lebih dari separuh total debitur nasional," kata Sri dalam keterangan resmi.

Peran Dominan BRI dalam Penyaluran KUR Perumahan

Dalam periode 1 Januari hingga 26 Februari 2026, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) menjadi kontributor terbesar dalam program ini. Bank tersebut menyalurkan Rp3,42 triliun kepada 25.909 debitur, menempatkannya sebagai penopang utama realisasi nasional.

Capaian BRI tersebut mencerminkan lebih dari separuh total debitur nasional yang memanfaatkan skema KUR perumahan. Hal ini menunjukkan peran strategis perbankan milik negara dalam mendukung agenda pembiayaan sektor perumahan, khususnya bagi UMKM yang bergerak di bidang properti dan konstruksi.

Sri menuturkan, program KUR Perumahan ini menyasar UMKM pengembang, kontraktor, hingga pedagang bahan bangunan dengan skema subsidi bunga sebesar 5%. Plafon pembiayaan yang disediakan mencapai Rp5 miliar dan dapat dilakukan penambahan (revolving) hingga batas maksimal Rp20 miliar.

Skema tersebut dirancang untuk memberikan ruang ekspansi bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal kerja guna mempercepat pembangunan proyek perumahan.

Skema Pembiayaan untuk Pengembang dan UMKM Umum

Selain menyasar pengembang dan pelaku usaha sektor konstruksi, program ini juga melayani UMKM umum yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah guna mendukung kegiatan usaha mereka.

Untuk kategori ini, pemerintah menetapkan suku bunga sebesar 6% dengan limit pembiayaan hingga Rp500 juta per debitur. Skema tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil yang memanfaatkan hunian sebagai bagian dari aktivitas ekonominya.

“Sangat penting untuk meningkatkan capaian penyerapan dan realisasi KPP secara nasional sehingga target pembiayaan perumahan dapat tercapai secara optimal,” tambahnya.

Pemerintah menilai percepatan realisasi menjadi kunci agar target pembiayaan sektor perumahan tahun 2026 dapat dicapai secara maksimal. Penyerapan yang optimal juga diharapkan berdampak pada peningkatan aktivitas konstruksi serta penciptaan lapangan kerja.

Target Nasional dan Dukungan Program 3 Juta Rumah

Sejalan dengan tren penyaluran tersebut, pemerintah memastikan penyerapan anggaran program perumahan tahun 2026 bakal berjalan tepat sasaran dan efisien.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah akan menyalurkan KUR senilai Rp130 triliun untuk sektor perumahan.

Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah.

“Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Airlangga.

Alokasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan perumahan nasional melalui dukungan pembiayaan yang masif dan terstruktur.

Dorongan bagi Sektor Properti dan Ekonomi Nasional

Realisasi Rp6,10 triliun hingga Februari 2026 menjadi indikator awal bahwa program KUR perumahan berjalan sesuai rencana. Dengan dukungan subsidi bunga dan plafon pembiayaan yang fleksibel, pelaku UMKM di sektor properti memiliki kesempatan lebih besar untuk memperluas usaha.

Selain meningkatkan kapasitas pengembang, program ini juga berdampak pada sektor turunan seperti industri bahan bangunan dan jasa konstruksi. Efek berganda dari pembiayaan perumahan diyakini mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan tren penyaluran yang positif di awal tahun, pemerintah berharap realisasi KUR perumahan terus meningkat pada bulan-bulan berikutnya sehingga target Rp130 triliun untuk sektor perumahan dapat tercapai secara optimal sepanjang 2026.