Pascabencana Longsor di Cisarua, Mendagri Dorong Penguatan Tata Ruang dan Relokasi Warga

Pascabencana Longsor di Cisarua, Mendagri Dorong Penguatan Tata Ruang dan Relokasi Warga

JAKARTA - Bencana longsor yang melanda Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menjadi pengingat serius akan pentingnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi risiko bencana alam. 

Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga merenggut korban jiwa dan memaksa sebagian warga kehilangan tempat tinggal. Menyikapi kondisi itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan perlunya langkah cepat sekaligus strategi jangka panjang agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Usai meninjau langsung lokasi longsor pada Minggu, Mendagri menekankan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada respons darurat. Menurutnya, kejadian di Pasirlangu harus menjadi pembelajaran nasional, terutama bagi daerah-daerah yang memiliki karakteristik wilayah rawan longsor dan bencana hidrometeorologi lainnya.

Baca Juga

Distribusi Ribuan Vaksin DBD Perkuat Perlindungan Kesehatan Masyarakat Kaltim

Longsor Jadi Pelajaran Penting Penguatan Tata Ruang Nasional

Dalam keterangannya di Jakarta, Mendagri menyampaikan bahwa bencana di Bandung Barat merupakan cerminan lemahnya pengendalian tata ruang di kawasan rawan. Ia menilai pemetaan wilayah berisiko harus dilakukan secara lebih serius dan terintegrasi oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“Ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk daerah-daerah lain, untuk memperkuat tata ruang. Daerah-daerah rawan seperti ini harus kita petakan,” kata Tito.

Menurut Mendagri, pemetaan kawasan rawan bencana harus menjadi bagian utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Tanpa perencanaan yang matang, pembangunan permukiman di wilayah dengan risiko tinggi justru akan memperbesar potensi korban ketika bencana terjadi.

Struktur Tanah dan Curah Hujan Jadi Faktor Utama Longsor

Selain faktor cuaca ekstrem, Mendagri menjelaskan bahwa kondisi tanah di wilayah terdampak turut berkontribusi besar terhadap terjadinya longsor. Struktur tanah yang gembur dinilai tidak cukup kuat menahan beban, terutama saat hujan deras mengguyur dalam waktu lama.

Ia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa tersebut, serta masih adanya warga yang dilaporkan belum ditemukan. Menurutnya, situasi ini menunjukkan bahwa kombinasi antara kondisi alam dan aktivitas manusia perlu mendapat perhatian lebih serius.

Alih Fungsi Vegetasi Perparah Kerentanan Wilayah Perbukitan

Mendagri turut menyoroti perubahan fungsi vegetasi di kawasan perbukitan yang dinilai memperparah risiko bencana. Banyak tanaman pelindung yang memiliki akar kuat dan berfungsi menahan tanah, kini digantikan dengan tanaman hortikultura.

“Tanaman pelindungnya yang akarnya menancap ke dalam ya, yang bisa memperkuat struktur tanah itu, banyak berganti hortikultura, sayur-sayuran lain-lain ini ya. Nah itu membuat rentan sekali kalau terjadi hujan deras,” ujarnya.

Menurut Tito, perubahan vegetasi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dapat meningkatkan potensi longsor, terutama di daerah dengan kemiringan lereng tinggi. Oleh karena itu, pengendalian tata guna lahan harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Penanganan Darurat dan Apresiasi Sinergi Lintas Pihak

Dalam jangka pendek, Mendagri menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah pencarian korban yang masih hilang serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Ia mengapresiasi kerja sama berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana.

“Dari Pak Gubernur, kemudian dari Pak Bupati, jajaran, TNI, Polri, relawan, pemerintah pusat, semua bergerak untuk membantu,” ungkap Tito.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan relawan dinilai menjadi kunci dalam mempercepat penanganan darurat serta meminimalkan dampak lanjutan bagi masyarakat.

Relokasi dan Reboisasi Jadi Solusi Jangka Panjang

Untuk jangka panjang, Mendagri menegaskan bahwa relokasi warga dari kawasan rawan longsor merupakan langkah yang tidak bisa ditawar demi keselamatan. Ia menyebut wilayah tersebut sudah tidak layak lagi untuk dihuni.

“Ini harus direboisasi, ditanam. Tanaman-tanaman yang akarnya yang keras, supaya struktur tanahnya bisa menguat kembali. Kalau kembali lagi nanti akan longsor lagi,” ujarnya.

Selain relokasi, upaya reboisasi dengan menanam kembali tanaman berakar kuat dinilai penting untuk memulihkan struktur tanah dan mengurangi risiko bencana di masa depan. Mendagri juga mendorong agar pemetaan wilayah rawan bencana dilakukan secara nasional oleh seluruh kepala daerah.

“Setiap Bupati, Wali Kota, Gubernur harus kita petakan secara nasional. Untuk kita memikirkan potensi kalau terjadi kerawanan hidrometeorologi seperti ini, hujan lebat, hujan deras,” tuturnya.

Dengan penguatan tata ruang, relokasi terencana, serta rehabilitasi lingkungan, Mendagri berharap daerah-daerah rawan bencana dapat lebih siap menghadapi ancaman alam dan melindungi keselamatan warganya secara berkelanjutan.