BGN Ajak Dunia Usaha Jaga Pasokan Bahan Baku Program MBG
JAKARTA - Perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung cepat di berbagai daerah menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah, khususnya dalam menjaga kesinambungan pasokan bahan pangan. Di tengah lonjakan jumlah penerima manfaat dan satuan layanan, keterlibatan dunia usaha dinilai menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan bahan baku tetap terjaga tanpa menimbulkan gejolak harga di pasar.
Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong kalangan pengusaha agar berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis. Dorongan tersebut sejalan dengan ekspansi masif program MBG yang kini telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pemerintah menilai, tanpa dukungan sektor usaha, keberlanjutan program berskala nasional ini akan menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi pasokan pangan.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menyampaikan bahwa tantangan utama yang harus diantisipasi ke depan adalah menjaga ketersediaan bahan pangan dalam jumlah sangat besar, namun tetap stabil dari sisi harga. Hal ini menjadi penting agar program MBG tidak berdampak pada inflasi maupun terganggunya pasokan pangan masyarakat secara umum.
Baca Juga
“Mengingat nanti kebutuhan berasnya bisa sampai 3 juta ton per tahun, kebutuhan sayur itu rata-rata akan 6 ton per bulan per satu dapur. Jadi besar sekali,” ucap dia.
Besarnya kebutuhan bahan baku tersebut, lanjut Tigor, tidak terlepas dari pertumbuhan Program MBG yang sangat cepat dalam waktu singkat. Program yang pada awalnya berjalan secara terbatas kini berkembang menjadi salah satu program prioritas nasional dengan cakupan yang terus diperluas.
Pada Januari 2025, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih berada di angka 190 unit. Pada fase awal tersebut, proses perekrutan dan pembentukan dapur layanan menghadapi berbagai kendala, mulai dari kesiapan sumber daya manusia hingga keterbatasan infrastruktur pendukung.
Namun, seiring dengan dilakukannya berbagai inovasi serta kerja sama lintas institusi, perkembangan SPPG menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan. Hingga per 8 Januari 2026, jumlah SPPG tercatat telah mencapai 19.198 unit. Angka ini menunjukkan pertumbuhan hampir 100 kali lipat dibandingkan dengan awal pelaksanaan program MBG.
Lonjakan jumlah SPPG tersebut secara langsung berdampak pada peningkatan jumlah penerima manfaat. Jika pada tahap awal program hanya menjangkau sekitar 400 ribu orang yang dilayani oleh sekitar 100 dapur, kini Program MBG telah menjangkau sekitar 55 juta penerima manfaat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
BGN sendiri menetapkan target yang lebih ambisius dalam beberapa bulan ke depan. Tigor menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan jumlah SPPG dapat mencapai 32 ribu unit hingga April 2026. Dengan capaian tersebut, jumlah penerima manfaat Program MBG diproyeksikan meningkat hingga sekitar 82,9 juta orang.
Seiring dengan perluasan cakupan program, kebutuhan anggaran pun meningkat secara signifikan. Tigor mengungkapkan bahwa Program MBG telah mendapatkan persetujuan anggaran sebesar Rp268 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung operasional program, termasuk penyediaan bahan pangan, pengelolaan dapur, serta aspek pendukung lainnya.
Meski demikian, BGN tidak menutup kemungkinan adanya tambahan anggaran belanja tambahan (ABT) apabila kebutuhan program terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah SPPG dan penerima manfaat. Hal ini menunjukkan fleksibilitas pemerintah dalam menjaga keberlanjutan Program MBG di tengah dinamika kebutuhan di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, BGN memberikan perhatian besar pada tiga aspek utama. Ketiga aspek tersebut meliputi ketersediaan infrastruktur SPPG, kesiapan sumber daya manusia, serta pendanaan yang memadai untuk pembelian bahan pangan. Ketiganya saling berkaitan dan menjadi fondasi utama keberhasilan Program MBG secara nasional.
Saat ini, sebagian besar infrastruktur SPPG dibangun secara mandiri oleh masyarakat dan kalangan pengusaha. Pola ini dinilai efektif untuk mempercepat pembangunan dapur layanan, sekaligus membuka peluang partisipasi sektor swasta dalam mendukung program pemerintah di bidang gizi masyarakat.
Untuk mendorong keterlibatan dunia usaha secara lebih luas, BGN menyiapkan skema insentif bagi para pengusaha yang bersedia membangun dan mengelola infrastruktur SPPG. Insentif tersebut diberikan sebesar Rp6 juta per hari atau sekitar Rp144 juta per bulan, dengan masa pemberian selama dua tahun.
Skema insentif ini diharapkan mampu menarik minat pelaku usaha untuk terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam Program MBG. Selain membantu pemerintah memenuhi kebutuhan infrastruktur, keterlibatan pengusaha juga diharapkan dapat memperkuat rantai pasok bahan pangan nasional.
Dengan dukungan dunia usaha, BGN optimistis pemenuhan kebutuhan bahan baku Program MBG dapat dilakukan secara stabil, terencana, dan tidak mengganggu keseimbangan pasar. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dinilai menjadi kunci agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi jutaan penerima di seluruh Indonesia.
Rekomendasi
