Veronica Tan Dorong Anggaran Khusus Perempuan dan Anak Daerah

Veronica Tan Dorong Anggaran Khusus Perempuan dan Anak Daerah

JAKARTA - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menekankan pentingnya penguatan anggaran afirmatif untuk perempuan dan anak di tingkat daerah.

Langkah ini ditujukan agar program pemberdayaan dan perlindungan perempuan tidak sekadar bergantung pada inisiatif kepala daerah, melainkan menjadi bagian sistematis dalam perencanaan anggaran daerah.

Pentingnya Afirmasi Anggaran untuk Perempuan dan Anak

Baca Juga

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai Bagian dari Penguatan Tata Kelola dan Arah Strategis Perseroan

Dalam diskusi Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) lintas kementerian yang digelar di Jakarta, Selasa, Veronica Tan menegaskan bahwa afirmasi anggaran merupakan instrumen kunci untuk memastikan keberlanjutan program perempuan dan anak.

"Kalau tidak dikunci afirmatif, pejabat daerah bisa saja memilih untuk tidak melakukan apapun karena tidak ada porsinya bagi perempuan dan anak," ujar Veronica. Pernyataan ini menyoroti fakta bahwa tanpa mekanisme anggaran yang jelas, perhatian terhadap isu gender bisa terabaikan dalam prioritas pembangunan daerah.

Veronica menambahkan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa dana desa kerap habis untuk pembangunan fisik seperti jalan, infrastruktur, atau pangan. Akibatnya, porsi untuk perempuan dan anak menjadi area abu-abu tanpa kejelasan penggunaan anggaran, yang berdampak pada lemahnya implementasi program perlindungan dan pemberdayaan.

Tantangan Lapangan dalam Program Pemberdayaan

Beberapa daerah, menurut Veronica, masih menunjukkan minimnya fasilitas untuk pembinaan perempuan dan anak. Ia mencontohkan sejumlah desa di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang belum memiliki rumah aman maupun ruang belajar anak.

Kondisi ini mencerminkan perlunya intervensi strategis dari kementerian dan lembaga terkait, agar program afirmatif tidak hanya menjadi retorika. Dengan dukungan sistemik, kebutuhan perempuan dan anak dapat dijamin secara berkelanjutan, bukan hanya bergantung pada kebijakan satu kepala daerah.

Strategi Kementerian PPPA dalam Pengarusutamaan Gender

Untuk mengatasi tantangan ini, Kementerian PPPA mendorong setiap daerah menetapkan minimal 20 persen anggaran afirmatif perempuan dan anak dalam program desa. Veronica Tan menekankan bahwa target tersebut harus didukung intervensi strategis dari lintas kementerian dan lembaga yang terkait dengan PUG.

Kementerian dan lembaga yang bersinggungan langsung dengan program ini antara lain Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan-RB), Kementerian Keuangan, Kementerian UMKM, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Desa, Bappenas, dan BPKP.

"Kita tidak bisa hanya terus datang ketika kasus sudah terjadi. Pencegahan harus dibangun lewat sistem yang dikunci dalam perencanaan dan anggaran," ujar Veronica. Pernyataan ini menegaskan bahwa pengarusutamaan gender bukan sekadar slogan, melainkan instrumen kerja yang menjamin akses dan keberlanjutan pembangunan bagi perempuan.

Pengarusutamaan Gender sebagai Instrumen Pembangunan

Veronica Tan menegaskan bahwa pengarusutamaan gender memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Program afirmatif perempuan dan anak tidak hanya melindungi hak dasar, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi, pendidikan, dan sosial perempuan.

Dengan pengaturan anggaran yang jelas, pemerintah daerah dapat memastikan setiap desa memiliki fasilitas yang mendukung perempuan dan anak, mulai dari rumah aman hingga ruang belajar dan pusat pelatihan keterampilan. Langkah ini diharapkan mengurangi kesenjangan akses dan memberikan kesempatan yang setara bagi setengah populasi Indonesia.

Kementerian PPPA juga menekankan bahwa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga merupakan kunci sukses pengarusutamaan gender. Dukungan anggaran, pengawasan, dan intervensi strategis akan memastikan program afirmatif berjalan konsisten dan berdampak jangka panjang.

Veronica mengingatkan, tanpa penguatan sistem dan anggaran yang terstruktur, program pemberdayaan perempuan berisiko stagnan. Dengan strategi ini, perempuan dan anak akan memperoleh perlindungan serta peluang pembangunan yang adil, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif di seluruh wilayah Indonesia.